"Terhadap modus-modus yang dilakukan sehingga ada kondisi yang merugikan, kita sudah melakukan pendalaman untuk perbaikan sistem, perbaikan kebijakan dan perbaikan sumber daya manusia," kata Menkeu seusai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian di Jakarta, Selasa.
Ia juga menegaskan bahwa terhadap kasus Gayus, kasus Bahasjim, kasus penipuan pajak di Bandung dan Surabaya telah diambil tindakan tegas dan tim dari Itjen terus memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dan peng-nonaktifan dari jabatan.
"Bisa diputuskan namun dalam melakukan penyelidikan lebih dalam kita junjung tinggi asas praduga tak bersalah dan kalau sudah ditindak kita umumkan," ujarnya.
Menurut dia, Kementerian Keuangan terus memberikan bantuan dalam proses adminstratif agar penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat berjalan lancar dan cepat terungkap para pelakunya.
"Secara adminstratif mereka harus dihukum, apakah sampai harus diberhentikan atau dilaporkan kepada instansi penegak hukum ataukah diberhentikan biasa, kami membuat keputusan berdasarkan masukan dari Itjen," ujar Menkeu.
Sementara terkait kasus Gayus, mantan Pejabat sementara (Pjs) Kepala Sub Direktorat Penelaah dan Keberatan Banding Direktorat Pajak Maruli Pandapotan Manurung telah ditetapkan sebagai tersangka.
Mantan atasan Gayus Tambunan ini menjadi tersangka berdasarkan berdasarkan surat pemanggilan Nomor : S.Pgl/502/VI/2010/Pidkor dan WCC ditandatangani Ketua Tim Penyidik Independen Polri, Inspektur Jenderal Pol. Mathius Salempang tertanggal 18 Juni 2010.
Penyidik kepolisian menduga Maruli terkait kasus korupsi dan menerima suap dari PT SAT sebesar Rp290 juta untuk mengabulkan permohonan keberatan Wajib Pajak.
Maruli termasuk dari sepuluh pejabat Direktorat Pajak yang dinonaktifkan karena diduga terkait Gayus Tambunan soal mafia perpajakan.
(ANT/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
