Agenda penting muktamar yang salah satunya adalah pemilihan ketua umum Muhammadiyah memang memiliki arti sangat penting dan strategis, sehingga tak pelak banyak partai politik bahkan pemerintah pun berniat untuk melakukan intervensi.
Indikasi akan adanya intervensi dalam muktamar Muhammadiyah, kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, mungkin saja terjadi walaupun sampai saat ini belum ada bukti konkrit dan nyata.
"Apa ada intervensi? Belum ada bukti, hanya rasa-rasanya ada dan kalapun ada sulit membuktikan secara ilmiah," kata Din saat berbicara dalam diskusi Ormas Islam Rentan Intervensi, di Jakarta, Jumat (25/6).
Menurut dia, kalaupun ada intervensi dalam muktamar mendatang, itu merupakan hal wajar, mengingat Muhammadiyah merupakan ormas Islam besar di Indonesia.
Din mengatakan, parpol akan sangat berkepentingan untuk bisa mengintervensi muktamar mendatang khususnya menjelang Pemilu 2014.
Menurut dia, lumrah bila sebuah ormas, apakah itu Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, diintervensi oleh pihak luar, baik parpol maupun pemerintah.
Dirinya juga menduga sudah ada beberapa parpol yang melakukan pendekatan terhadap Muhammadiyah untuk mendapatkan massa yang lebih banyak.
"Memang sudah ada bau-baunya akan adanya intervensi di muktamar mendatang. Tapi saya yakin warga Muhammadiyah tidak mudah terpengauh," katanya.
Dia mengingatkan, parpol sebaiknya hati-hati saat mengintervensi Muhammadiyah, dan berterus-terang serta baik-baik mengutarakan niatnya.
Warga Muhammadiyah akan membuat perhitungan kepada partai politik yang berniat ingin mengganggu jalannya muktamar.
"Kalau ada parpol yang tidak mau berbuat baik dan apalagi mengganggu muktamar, saya kira warga kami akan memberikan perhitungan kepada parpol tersebut," tegas Din Syamsuddin.
Ia mengatakan, dirinya menengarai seminggu sebelum muktamar dibuka ada beberapa parpol yang sudah melakukan intervensi yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mendulang suara dalam perolehan suara Pemilu 2014.
Dia juga mengingatkan agar berhati-hati kepada parpol yang ingin berniat melakukan intervensi muktamar dan kalau memang ada niat intervensi lebih baik disampaikan secara baik-baik dan terus terang kepada pengurus, sehingga pihaknya bisa menghadapi dengan baik.
"Saya hanya ingin menyampaikan kepada parpol agar berhati-hati dengan niatnya, utarakan dengan menyampaikan secara terus terang," katanya.
Seperti kentut
Wakil Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf menilai, intervensi pihak luar terhadap jalannya suatu muktamar atau kongres ormas Islam ibarat kentut.
"Intervensi itu ibarat kentut. Terang baunya tapi tidak bisa dilihat," kata Slamet Effendi yang juga hadir dalam diskusi itu.
Menurut dia, tidak ada pihak manapun yang melakukan intervensi dengan cara vulgar, dan melakukannya dengan cara yang sangat halus sehingga seringkali pihak yang diintervensi tidak sadar dibuatnya.
Dalam pandangannya, bagi ormas atau pihak yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang diintervensi maka bukan tidak mungkin lambat laun ia akan kehilangan ruh dan pada akhirnya kehilangan cita-citanya.
Dia mengakui, ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU memang dari sudut kekuatan masyarakat sangat menggiurkan bagi parpol-parpol, apalagi dalam upaya untuk mendulang suara dalam pemilihan umum.
"Memang ormas Islam dari segi kekuatan massa sangat menggiurkan. Oleh sebab itu akan banyak pihak yang mengintervensi untuk mencoba bisa memperoleh sesuatu dari massa ormas," katanya.
Mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengatakan, setiap intervensi akan berakibat buruk kepada perjuangan, karena melahirkan pemimpin yang tidak tahu arah karena akan diarahkan.
Selain itu, kata Hasyim, akan kehilangan kemandirian mengingat kemandirian ormas sejenis NU atau Muhammadiyah adalah hal mutlak untuk terselenggaranya "amar makruf nahi munkar".
"Intervensi juga dapat menggeser idiologi menjadi idiologi pelangi yang pasti melemahkan keimanan, serta menggeser toleransi antaragama menjadi pluralisme teologis," kata Hasyim.
Dia berpendapat, bukan hanya Muhammadiyah yang harus melawan intervensi, tapi semua kelompok independen harus membantu Muhammadiyah dalam hal ini untuk tegaknya "amar makruf nahi munkar".
Kalaupun berhitung terhadap manfaat intervensi, Hasyim mengatakan, paling-paling satu atau dua orang dapat jabatan atau fasilitas yang sedikit saja menetesnya terhadap umat.
"Tapi akibat buruknya merusak organisasi, prinsip perjuangan, umat dan agama," katanya.
Pihak yang melakukan intervensi tentu tidak akan pernah mengakui, karena kalau mengakui bukan intervensi lagi namanya, tetapi silaturahmi, ujar dia.
Intervensi, tambah dia, adalah sesuatu yang tidak dikehendaki karena kalau dikehendaki namanya sudah menjadi kolaborasi.
"Yang terpenting adalah kesatuan dan persatuan interen ormas Islam," ingat Hasyim.(A025/D009)
Oleh Ahmad Wijaya
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
