Koordinator Simpul Eksekutif Daerah Walhi Bangka Belitung (Babel), Yudho H Marhoed di Pangkalpinang, Sabtu, menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel harus bersikap tegas dan menampung aspirasi masyarakat.
Masyarakat, katanya, menolak kapal isap, kapal keruk, dan tambang timah apung beroperasi di wilayah tangkap nelayan.
Hal itu, lanjut dia, untuk menghindarkan tindakan anarkis dan kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat karena ketidakmampuan pemprov menampung aspirasi mereka.
Yudho juga mengingatkan bahwa aktivitas kapal isap berdampak lingkungan yang tidak mengenal wilayah administrasi.
"Artinya, dampak kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya diderita masyarakat di sekitar lokasi penambangan semata, melainkan seluruh masyarakat Provinsi Bangka Belitung," katanya.
"Sekali suatu daerah dibuka untuk operasi pertambangan, maka daerah tersebut akan menjadi rusak selamanya," ujarnya.
Walhi Babel mendukung upaya masyarakat setempat untuk melestarikan alam serta menolak segala aktivitas penambangan wilayah perairan laut mereka.
Walhi juga meminta pemprov untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup serta potensi perikanan yang terdapat di wilayah perairan laut.
"Hentikan upaya-upaya politik kotor, rekayasa, dan pemaksaan kehendak yang menginginkan para penambang melakukan aktivitasnya di wilayah pesisir, Laut Rambat dan sekitarnya," katanya. (HDI/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
