Pasalnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkesan cuma bisa berjanji untuk mengatasi masalah kelistrikan yang belakangan masih sering terjadi hidup mati - hidup mati, ternyata baru sebatas janji, demikian dilaporkan, Minggu.
Oleh sebab itu, Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Fraksi Partai Golkar (FPG) tersebut, menyatakan, kurang sependapat terhadap rencana PLN menaikan tarif dasar listrik (TDL).
"Kalau mau menaikan TDL boleh-boleh saja, tapi perbaiki dulu kinerja PLN, jangan lagi terjadi pemadaman bergiliran dan usahakan semaksimal mungkin penanggulangan agar tak sering listrik hidup mati-hidup mati," tandasnya.
Namun wakil rakyat dari Partai Golkar itu berharap, jika terjadi kenaikan TDL, hendaknya jangan terlalu tinggi, terutama bagi rumah tangga masyarakat yang kondisi ekonomi mereka tergolong kelas menengah ke bawah.
"Kita juga memaklumi terhadap permasalahan yang dihadapi PLN, tapi rakyat pun jangan sampai sengsara dan mereka juga harus dapat menikmati hasil pembangunan dan kemerdekaan, termasuk penerangan listrik dari PLN," demikian Nasib Alamsyah.
Pada kesempatan terpisah, mantan anggota DPRD Kalsel, Drs H. Jumaderi Masrun dari Partai Amanat Nasional (PAN), menyatakan, tidak sependapat terhadap rencana kenaikan TDL.
Karena, menurut Ketua Asosiasi Buruh Bongkar Muat Indonesia Kalsel itu, kenaikan TDL bisa berdampak pada naiknya pembiyaan atau cost terhadap kegiatan kepelabuhanan.
"Kalau cost kepelabuhanan naik, pada gilirannya bisa berpengaruh terhadap kenaikan harga barang dan akan menjadi beban perekonomian bagi rakyat kecil," lanjut mantan anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi kelistrikan atau pertembangan dan energi.
Oleh karena itu, sebelum menaikan TDL perlu kajian yang mendalam dan seksama terhadap semua aspek yang mungkin timbul, termasuk pemenahan internal PLN terlebih dahulu, demikian Jumaderi Masrun. (Ant/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
