Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi di Pontianak, Sabtu, mengatakan, Pertamina harus bertindak cepat menarik peredaran dan merazia agen-agen yang menjual tabung gas tiga kilogram palsu sebelum korban terus bertambah.
Selain itu, Pertamina juga harus melakukan pengawasan yang ketat terutama pada gudang-gudang yang menyimpan tabung gas. "Bila perlu setiap gudang penyimpanan tabung gas itu diperiksa untuk memastikan apakah tabung itu ilegal atau tidak," kata Herman.
Ia mengatakan, pengontrolan keamanan tempat penyimpanan tabung gas di gudang dan pangkalan terus ditingkatkan untuk menjaga keamanan pengguna dan lingkungan sekitar.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak juga mendesak Pertamina Rayon VII Kalbar melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat penerima konversi minyak tanah ke program paket gas tiga kilogram.
"Pendataan sebelumnya masih amburadul sehingga perlu dilakukan pendataan ulang agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat program tersebut," katanya.
Akibat tidak rapinya pendataan yang telah dilakukan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,sebagian masyarakat di tiga daerah, yakni Kabupaten Kubu Rata, Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak tidak mendapatkan gas subsidi itu.
"Kami minta Pertamina melakukan pendataan ulang dengan melibatkan rukun tetangga dan rukun warga setempat, karena hanya mereka yang mengetahui pasti siapa saja anggota masyarakat yang berhak menerima program tersebut," kata Herman.
Pertamina Rayon VII Provinsi Kalbar telah menarik minyak tanah bersubsidi sejak akhir Maret lalu dari tiga daerah yaitu Kabupaten Pontianak, Kubu Raya, dan Kota Pontianak.
Saat ini sekitar 246 ribu rumah tangga yang telah menggunakan gas subsidi tiga kilogram di tiga kota itu.
Berdasarkan data Pertamina Kalbar, saat ini kebutuhan gas tiga kilogram sebanyak 20 ton perhari, berat 12 kilogram sebanyak 50 ton perhari.
(A057/N005./S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
