"Diharapkan keluarga besar tidak terlena kepentingan politik sesaat sehingga meninggalkan persayarikatan," ujarnya saat menyampaikan laporan dalam Sidang Pleno Muktamar Seabad Muhammadiyah, di Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, peringatkan itu disampaikan berkenaan dengan tarikan dan godaan politik praktis seperti melalui parpol, pilkada serta tawaran menjadi caleg.
Akibatnya, sebagian pimpinan Muhammadiyah dan organisasi otonomi (ortom) berpindah haluan dan berperan ganda dan jabatan, baik di struktur persyarikatan, juga di parpol atau menjadi caleg atau menjadi calon yang berminat mau dalam Pilkada.
Selain itu, keluarga besar Muhammadiyah juga tidak boleh tinggal dia dalam meghadapi krisis visi dan karakter bangsa.
Sikap proaktif ke luar dan korektif ke dalam perlu diambil, karena Muhammadiyah bukan saa terkenaimbas dan dampak negatif dari krisis bangsa, tai juga lebih dari itu sebagai panggilan sejarah yang menjadi perhaian keberadaan ormas Islam di negeri ini.
"Muhammadiya sesua khittahnya tetap menjaga jarak dengan parpol dan tidak berafiliasi dengan salah satu partai manapun," katanya.
Berdasarkan khittah perjuangan (1971 dan 1978) dan khittah Denpasar (2002) Muhamadiyah mempersilahkan kader dan anggotanya menyalurkan kepentingan politik sesuai aspirasinya masing-masing dengan ketentuan harus mentaati aturan main yang telah ditentukan.
Dalam kondisi godaan politik yang menguat, PP Muhammadiyah telah mengeuarkan kebijakan resmi bagi seluruh pimpinan dan anggota, termasuk yag berkecimpung di amal usaha Muhammadiyah.
(T.A025*E001/P001)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
