"Hak pilih anggota TNI itu perlu, tapi jangan sekarang. Sebaiknya setelah tahun 2020," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Thamrin menjelaskan, salah satu alasan kenapa hak pilih anggota TNI dan Polri belum perlu pada saat ini karena luka masyarakat akibat tindak kekerasan yang dilakukan TNI/Polri pada beberapa waktu lalu belum benar-benar sembuh.
Masyarakat, katanya, masih mengalami trauma dengan kekerasan-kekerasan tersebut.
Menurut Thamrin, sebelum diberikannya hak pilih bagi anggota TNI dan Polri tersebut, maka perlu dibentuk terlebih dahulu komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan benar-benar dilakukan rekonsiliasi.
Dengan demikian, ia mengemukakan, masyarakat secara pelan-pelan akan bisa menerima wacana tersebut dan memaafkan. Selanjutnya, menurut dia, dalam waktu lama masyarakat bisa kembali percaya terhadap TNI/Polri dan trauma menjadi hilang.
"Sebaiknya kita coba dulu pemilu Kepala Daerah. Kita uji coba dulu. Kita lihat apa memang TNI dan Polri bisa netral atau tidak. Jika bisa netral, sesudah 2020 mungkin sudah waktunya diberikan hak pilih," kata Thamrin menambahkan.
(T.J004/U002/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
