"Sedang diupayakan gagasan mewujudkan sebuah handbook yang nantinya disebut portopedia, berupa keseluruhan informasi dan hal-ikhwal yang terkait dengan informasi dan materi mengenai kepelabuhanan, dan ini penting untuk pengembangan pelabuhan ke depan," kata Kepala PKSPL-IPB, Prof Dr Ir Tridoyo Kusumastanto, MS kepada ANTARA News di Bogor, Minggu.
Ia mengemukakan hal itu terkait hasil-hasil lokakarya dan pelatihan bertajuk "Training of Trainer on Port Authority" yang diadakan PKSPL-IPB bekerja sama dengan Pemerintah Jerman melalui dua lembaga, yakni Inwent Capacity Building Internasional dan "Bremenports", serta Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Bogor (5-11/7).
Pelatihan itu diikuti para pejabat otoritas pelabuhan (OP) maupun ahli manajemen pelabuhan di Indonesia sehubungan amanat Undang Undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61/2009 tentang Pelabuhan.
Menurut dia, sejauh ini dari kegiatan tersebut sedang disiapkan sebuah kurikulum tentang materi apa yang harus disusun berdasarkan pengalaman internasional Jerman dan dari situlah kemudian disusun materi-materi yang disiapkan untuk mempercepat implementasi OP.
Tahap berikutnya, kata dia, adalah merincikan isi kurikulum --termasuk menyusun handbook yang nantinya disebut "portpedia"-- yang terkait dengan materi pelabuhan.
"Keberadaan portopedia itu nantinya diharapkan tidak hanya di Indonesia, tapi sangat mungkin bisa berkapasitas internasional sebagai kontribusi Indonesia," katanya.
Dengan demikian, kata dia, diharapkan seluruh pemangku kepentingan kepelabuhanan bisa mengakses semua informasi dan materi. "Intinya, portpedia itu semacam kamus mengenai kepelabuhanan," kata Tridoyo Kusumastanto.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt Bobby R. Mamahit, mengemukakan legalitas otoritas empat pelabuhan utama di Indonesia kemungkinan akan segera dilaksanakan Agustus 2010, sesuai amanah Undang Undang Nomor 17/2008 tentang Pelayaran.
"Untuk target waktu saat ini sedang proses, tapi dari perkembangan terakhir, paling tidak legalitas otoritas pelabuhan (OP) empat yang utama itu kita harapkan dapat terbit," katanya.
Menurut dia, di dalam rangka perubahan organisasi terkait dengan yang dikenal sebagai OP dalam penyelenggaraan pelabuhan --dalam arti sabagai regulator-- ada empat utama OP, yakni Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Soekarno-Hatta Makassar, dan Belawan Medan.
"Jadi empat pelabuhan itu yang akan jadi pelabuhan pertama dalam perjalanan kami untuk perubahan organisasi menuju OP sesuai amanat UU 17/2008," katanya.
Dikemukakannya, jika dilihat dari segi target waktu sejak UU 17/2008 berlaku, operasionalisasi OP bisa dikatakan terlambat karena mestinya setahun setelah UU tersebut berlaku yakni tahun 2009 sudah operasional.
Hanya saja, kata dia, tentunya dalam pelaksanaannya tidak sederhana karena harus membentuk organisasi, perangkat organisasi, penganggaran, pengawakan, personel, dan semua itu membutuhkan penyesuaian-penyesuaian.
"Syukur-syukur dengan kegiatan seperti kerja sama antara PKSPL-IPB dengan Inwent, Bremenport, Ditjen Perhubungan Laut seperti ini bisa membantu di dalam membantu persiapan mempercepat OP secara penuh," katanya.
Jadi, kata dia, semakin banyak persiapan yang ada, maka tentunya masa transisi bisa lebih kecil, karena yang namanya struktur baru, yakni mesti ada transisi.
"Tetapi memang masa transisi jangan terlalu lama, hanya karena kita kan perlu persiapan dari sisi kelengkapan organisasi itu," katanya.
Menjawab pertanyaan ANTARA News mengenai apakah nantinya seluruh pelabuhan di Indonesia akan punya kualifikasi standar internasional, Bobby R Mamahit menjelaskan, di dalam ketentuannya seluruh pelabuhan melaksanakan hal yang sama.
"Hanya saja memang ada perbedaan kelas pelabuhan itu sendiri, sehingga mempengaruhi kegiatannya. Nah, untuk tahap awal kita fokus di empat pelabuhan utama itu," katanya menambahkan.
(T.A035/R014/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
