"Dilihat positif saja, karena itu tugas UKP4," kata Tifatul Sembiring dalam akun twitter-nya di Jakarta, Selasa.
Pihaknya merupakan salah satu instansi yang mendapat rapor merah dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) selain Bakosurtanal, BNPB, Kementerian PU, dan Kemenhukham, .
Hasil penilaian UKP4 itu sempat menjadi bahan perbincangan di kalangan DPR di mana salah satunya fungsionaris Partai Golkar mengusulkan resuffle kabinet kepada menteri-menteri yang berapor merah.
"Kominfo mempunyai banyak program kerja, hanya satu yang telat terlaksana yakni program pembangunan pilot project e-pendidikan di Yogyakarta," katanya.
Tifatul menjelaskan, program terlambat terlaksana karena program itu merupakan program bantuan loan dari Jepang yang memiliki syarat dan standar tertentu sebelum program itu terlaksana.
Pihaknya sendiri memastikan program itu akan terlaksana mulai Juli 2010 setelah ada pembicaraan dengan pihak pemerintah Jepang.
Menurut dia, program itu tidak sulit direalisasikan karena hanya menyediakan komputer dan koneksi Internet.
Tifatul sendiri berpendapat tugas UKP4 adalah memberikan penilaian dan evaluasi kinerja untuk mengingatkan para menteri yang terlambat dan tidak melaksanakan program prioritas yang telah ditetapkan presiden.
"Saya ingin menegaskan program yang telah dilaksanakan Kemenkominfo jangan disimpulkan semua program kami telat semua," katanya.
Ia menegaskan, pihaknya sama sekali tidak keberatan dengan penilaian yang disampaikan UKP4 karena memang tugas unit tersebut untuk mengingatkan.
Terkait isu resuffle kabinet karena rapor merah itu, Tifatul berpendapat tidak perlu diarahkan ke isu perombakan kabinet.
"Saya berharap jangan dipolitisir. Dalam menjalankan tugas, ada program yang dikontrol itu wajar. Tinggal bagaimana yang diingatkan bisa melakukan perbaikan," demikian Tifatul Sembiring.
(H016/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
