Tifatul Sembiring dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan bahwa sistem haluan negara seperti yang terdapat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sudah sesuai dengan semangat konstitusi dan akan membuat pembangunan di Indonesia tidak tergantung pada pemerintahan yang berkuasa.
Menurut Tifatul, GBHN sangat diperlukan sebagai sebuah haluan negara karena diyakini bisa membawa arah pembangunan nasional menjadi lebih terencana dan lebih baik.
"Keberadaan GBHN mutlak diperlukan. Ketika presiden sudah tidak menjabat lagi, maka rencana pembangunan nasional akan dilanjutkan oleh presiden terpilih berikutnya," ucapnya.
Ia berpendapat bahwa sejak GBHN dihilangkan pascareformasi, pembangunan di Indonesia menjadi tidak berkesinambungan.
Sebagaimana diwartakan, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyebutkan rumusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan dibagi dua, yakni haluan negara dan haluan pemerintahan.
"Kami sudah mulai membuat rumusan. Bahkan, minggu ini sudah membuat sistematika, terutama mengenai haluan negara yang menjadi kewajiban MPR," kata Ketua BP MPR RI Bambang Sadono di Semarang, Sabtu (31/3).
Haluan negara yang ditetapkan dalam Tap MPR, kata dia, bersifat jangka panjang, sementara haluan pembangunan atau sistem perencanaan pembangunan dituangkan dalam UU dengan periode lima tahunan.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyebut amendemen terbatas penting untuk dilakukan sehingga pembangunan lebih terarah dengan adanya GBHN.
Usai melakukan sosialisasi empat pilar di Pondok Pesantren Modern Lembah Arafah, Bogor, Rabu (28/3), Zulkifli menuturkan dengan pemilihan kepala daerah langsung, masing-masing kepala daerah memiliki visi dan misi sendiri.
Pentingnya dilakukan amendemen, menurut Ketua Umum PAN itu, negara dalam lima puluh tahun atau seratus tahun ke depan memiliki pegangan dalam menjalankan pembangunan.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
