"Pembangunan membutuhkan serangkaian proses berkesinambungan yang memerlukan rujukan, pedoman dan strategi perencanaan yang matang," kata politisi yang akrab disapa Bamsoet itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Bamsoet menyampaikan hal itu dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus Peluncuran Buku "PPHN Tanpa Amandemen" di Universitas Terbuka Convention Center, Tangerang Selatan, Selasa.
Bamsoet mengingatkan bahwa Visi Indonesia 2045 meliputi antara lain 70 persen masyarakat dengan penghasilan menengah dan pendapatan per kapita mencapai 23.199 dolar AS.
Selain Itu, visi tersebut juga meliputi proyeksi agar Indonesia menempati peringkat keempat Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia serta menjadi negara dalam lima besar ekonomi dunia melalui PDB yang mencapai 7 triliun dolar AS.
"Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga sudah menggagas dan memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur," kata Bamsoet.
Bamsoet mengingatkan bahwa proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup lama berkisar 20-30 tahun.
Dengan demikian, guna mewujudkan IKN beriringan dengan Visi Indonesia 2045, hanya tersisa waktu sekira 22 tahun.
"Pada saatnya nanti kita akan dihadapkan pada sebuah fakta, apakah visi yang dikonstruksikan dalam memori kolektif tersebut hanya sebatas utopia ataukah mampu mewujud menjadi realitas," katanya.
Oleh karena itu, Bamsoet menegaskan kembali pentingnya kehadiran PPHN untuk menjamin kesinambungan jangka panjang yang melampaui periode beberapa rezim pemerintahan.
"Terlebih bagi Indonesia yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah, seharusnya memiliki perencanaan jangka panjang agar bisa memanfaatkan kekayaan tersebut untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Anggota DPR RI Darul Siska, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Ulla Nuchrawaty, serta Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat.
Hadir pula Ketua Mahkamah Konstitusi RI Periode 2013-2015 Hamdan Zoelva, Ketua Dewan Pakar Brain Society Center Didin S. Damanhuri, Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin, dan Kepala Perpustakaan Nasional Ofy Sofiana.
Baca juga: MPR: Perlu PPHN pastikan keberlanjutan pembangunan IKN
Baca juga: Ketua MPR tekankan pentingnya haluan negara dalam Rapim TNI-Polri
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
