"Kita mengikuti adanya berbagai reaksi masyarakat atas kenaikan tarif dasar listrik ini. Bagi DPD RI, cq Komite II, indikasi reaksi masyarakat yang demikian merupakan cerminan bahwa ada persoalan yang cukup krusial dan penting jadi perhatian," ujar Irman saat membuka masa persidangan IV DPD tahun 2009-2010 di Gedung DPD Jakarta, Selasa.
Dijelaskannya bahwa dalam era demokrasi, maka indikasi keresahan masyarakat itu memberi arahan pada DPD bahwa ada persoalan yang harus dikomunikasikan dan dibahas dengan baik. Sebagai lembaga politik, Irman berpendapat, DPD juga kewajiban untuk melakukan agregasi aspirasi dan artikulasi lanjut.
Pada awal Juli 2010, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kenaikan TDL. Kenaikan TDL untuk pelanggan dengan kebutuhan daya di atas 900 volt ampere ini jelas akan berdampak ke berbagai sektor.
Salah satu yang akan terkena dampak langsung itu adalah sektor industri, baik besar, menengah, kecil maupun industri rumah tangga, dan selanjutnya akan membebankan biaya produksi pada harga jual produk.
"Meski pemerintah tidak menaikkan TDL pelanggan dengan daya 450-900 volt ampere, namun mau tidak mau mereka juga harus menanggung dampak dari kenaikan TDL tersebut dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok," ujar Irman seraya menegaskan bahwa rendahnya kemampuan ekonomi tidak boleh menghalangi masyarakat miskin memperoleh pelayanan listrik yang baik.
Kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok juga masih akan terus berlanjut hingga bulan Ramadhan dan Lebaran mendatang.
Sementara terkait fenomena meledaknya tabung gas elpiji yang banyak terjadi di masyarakat luas, Irman mengatakan bahwa DPD melalui Komite yang sama juga diharapkan mencari akar permasalahan yang ada dengan terus merespon aspirasi rakyat.
Sampai bulan Juli 2010 ini, tercatat 43 ledakan gas elpiji di berbagai daerah yang menyebabkan puluhan korban dan menimbulkan kerugian material dan kerusakan rumah penduduk. Meledaknya elpiji itu disebabkan oleh berbagai faktor seperti kualitas yang buruk akibat pemalsuan tabung dan berbagai aksesorisnya yang tidak memenuhi standar.
Salah satu upaya yang telah diambil pemerintah untuk mengatasi masalah elpiji adalah dengan menggelar program penjualan selang dan regulator berstandar nasional Indonesia untuk tabung gas dengan kapasitas 3 kg dan telah disiapkan 10 juta paket selang serta regulator yang pada tahap awal dianggarkan sebesar Rp30 miliar.
Selain itu, kata Irman Gusman, pemerintah melalui Pertamina juga menyediakan asuransi kecelakaan, kematian dan kerugian harta benda akibat ledakan tabung gas.
(T.D011/A041/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
