Pascabadai Seroja, KKP survei kondisi Taman Nasional Laut Sawu

Pascabadai Seroja, KKP survei kondisi Taman Nasional Laut Sawu

Petugas melakukan survei pendataan ke warga untuk mengetahui dampak dari Badai Seroja di wilayah Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu Region Timor, Nusa Tenggara Timur. ANTARA/HO-KKP

Rapid assessment (penilaian secara cepat) dilakukan untuk mendata kerusakan atau kerugian yang dialami warga khususnya terkait aktivitas pemanfaatan di TNP Laut Sawu Region Timor
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan survei dan memantau kondisi wilayah masyarakat pesisir di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu Region Timor pascabadai Seroja yang memberikan dampak kerusakan kepada daerah tersebut.

Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb Haeru Rahayu dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, menyatakan, KKP melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terjun langsung ke wilayah masyarakat pesisir di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu Region Timor yang terdampak bencana.

"Rapid assessment (penilaian secara cepat) dilakukan untuk mendata kerusakan atau kerugian yang dialami warga khususnya terkait aktivitas pemanfaatan di TNP Laut Sawu Region Timor," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP.

Survei rapid assessment dampak badai siklon tropis Seroja terhadap aktivitas pemanfaatan dilakukan di sembilan desa di wilayah Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan wilayah TNP Laut Sawu.

Sebanyak sembilan desa tersebut adalah Desa Lifuleo, Desa Tablolong, Desa Tesabela, Desa Oenaek, Desa Akle, Desa Naikean, Desa Uitiuhana, Desa Pantulan dan Kelurahan Sulamu.

Tb. Haeru Rahayu menjelaskan bahwa survei ini dilakukan sebagai bentuk perhatian KKP terhadap masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terkena dampak badai siklon tropis Seroja.

"Badai siklon tropis Seroja telah menghancurkan rumah dan fasilitas warga di Provinsi NTT khususnya di wilayah TNP Laut Sawu. Oleh karena itu, pemerintah hadir ke masyarakat khususnya para pelaku usaha perikanan dan kelautan untuk melakukan pendataan kerusakan dan memberi dukungan moril kepada mereka," katanya.

Ia menambahkan bahwa melalui rapid assessment ini maka dapat diperkirakan nilai kerugian yang dialami warga yang terdampak.

"Hasil rapid assessment kerusakan ini sangat penting karena dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bantuan ke depannya," paparnya.

Sementara itu, Kepala BKKPN Kupang, Imam Fauzi menerangkan berdasarkan hasil survei didapatkan aktivitas pemanfaatan yang banyak terdampak atau mengalami kerusakan antara lain budidaya rumput laut, perikanan tangkap dan usaha pariwisata pantai.

"Para pembudi daya rumput laut melaporkan semua bibit rumput laut yang telah ditanam hilang tersapu badai dan beberapa peralatan budidaya juga mengalami kerusakan seperti tali budidaya, para-para (meja untuk menjemur rumput laut) dan lopo-lopo (gubuk kerja rumput laut). Total pembudidaya yang terdampak di sembilan desa tersebut sebanyak 2.113 Kepala Keluarga dengan estimasi kerugian mencapai Rp7 miliar yang terdiri dari kerugian karena gagal panen dan kehilangan sarana dan prasarana budidaya," terang Imam.

Imam menambahkan bahwa pada aktivitas penangkapan ikan, beberapa nelayan mengalami kerusakan kapal. Kerusakan bervariasi antara ringan hingga hancur total ataupun tenggelam.

"Beberapa alat tangkap seperti pukat dan pancing juga hilang. Total kerugian kurang lebih mencapai Rp780 juta," kata Imam.

Baca juga: Laut Sawu ditetapkan sebagai Taman Nasional Perairan

Baca juga: KKP era Menteri Trenggono telah tangkap 72 kapal ilegal

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Mengintip pembuatan jagung titi, makanan khas Flores Timur

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar