"Kami ingin pemerintah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya untuk anggaran sebesar Rp27,4 triliun yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya," kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Fary Djemi Francis, dalam rapat paripurna tentang RUU Pertanggungjawaban APBN 2009 di Jakarta, Selasa.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar hasil pemeriksaan BPK yang menemukan masih adanya kementerian dan lembaga yang masih mendapatkan opini "disclaimer" dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
"Kami usulkan agar ada pemeriksaan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan BPK serta aspek kepatuhan pelaksanaan anggaran 2009," ujarnya.
Senada dengan Fary, Juru Bicara Fraksi Partai Hanura, Muhtar Amma juga meminta penjelasan atas temuan BPK bahwa ada Rp27 triliun anggaran yang tidak sesuai peruntukkannya.
Hal itu menunjukkan sikap pemerintah yang tidak tertib dan konsisten dalam penggunaan anggaran. Meski demikian, Muhtar menyatakan apresiasinya terhadap perbaikan opini LKPP menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada sebagian besar dari 79 lembaga dan kementerian dari yang sebelumnya "disclaimer".
"Pencapaian atas perbaikan itu tidak seharusnya membuat puas diri. Masih ada delapan instansi yang disclaimer seperti MA, Kemenlu, Kemenkes, Kemen-LH, BPN, KPU dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kami prihatin atas itu," tambahnya.
Muhtar menekankan penanganan atas adanya perbedaan catatan penerimaan pajak dan kas negara yang berpotensi merugikan negara.
Ia menyebutkan terdapat transaksi senilai Rp1,08 triliun sebagai penerimaan negara yang tidak tercatat di Ditjen Pajak, sementara itu ada pula transaksi senilai Rp1,21 triliun yang dicatat Ditjen Pajak namun tidak tercantum dalam buku kas negara.
"Itu terjadi karena tidak ada harmonisasi dan itu berpotensi merugikan negara. Seharusnya ada rekonsiliasi keuangan untuk mengetahui penerimaan negara. Itu bisa mengurangi kerugian negara," jelasnya.
Juru Bicara, Fraksi Partai Golkar Yoris Raweyai menegaskan politik penggunaan anggaran harus bisa mengaitkan semua bentuk pengeluaran uang terhadap kesejahteraan rakyat.
"Golkar berpandangan bahwa dari sisi indikator ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan karena sektor riil lesu dan adanya PHK di sektor TPT," ujarnya.
Yoris menambahkan meski Golkar juga memberikan catatan perbaikan kepada pemerintah, namun Golkar tetap mengapresiasi opini WDP yang diperoleh pemerintah dari BPK.
"Tahun berikutnya diharapkan lebih baik dan kekurangan yang ada dapat diatasi," ujarnya.
(E014
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
