Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini menargetkan penawaran saham terbatas pada Desember 2010 atau paling lambat Februari 2011.

"Jadi `range time line` saat ini, kalau (prosesnya) lancar Desember 2010 atau Februari 2011 `right issue` dapat berjalan," katanya dalam Paparan publik laporan keuangan kuartal II/2010 PT Bank Mandiri (persero) di Jakarta, Jumat.

Zulkifli menjelaskan rencana right issue Bank Mandiri sudah disetujui oleh pemerintah dan tahap selanjutnya adalah pemerintah akan mengajukan surat untuk melakukan konsultasi kepada DPR.

"Setelah itu kalau disetujui akan diterbitkan peraturan pemerintah yang terkait penawaran saham terbatas (right issue) setelah itu prosesnya baru jalan," ujarnya.

Sementara itu, Bank Mandiri akan menyiapkan laporan audit keuangan dalam rangka right issue. Zulkifli mengharapkan semua proses bisa berjalan lancar sehingga right issue bisa dilaksanakan pada Desember 2010. "Atau kalau sedikit tertunda, kemungkinan Februari 2011," tegasnya.

Cabang Luar Negeri
Selain melakukan right issue, Bank Mandiri juga akan memperbanyak cabangnya di luar negeri. "Ada dua hal utama disini yang pertama rencana pembukaan kantor cabang di Shanghai yang sudah proses sejak tiga tahun lalu," tuturnya.

Sebelumnya, rencana itu terhambat karena belum adanya MoU antara Bank Indonesia dengan otoritas perbankan China.

Namun, dengan telah ditandatanganinya MoU antara kedua lembaga itu, Zulkifli mengatakan pembukaan Bank Mandiri cabang Shanghai akan bisa terlaksana sebelum akhir Desember 2010.

Rencana pembukaan cabang Bank Mandiri di Malaysia masih akan dipertimbangkan mengingat izin yang diberikan pemerintah Malaysia bukan untuk pembukaan cabang namun hanya "subsidiary" (anak perusahaan).

"Saat ini kita punya kantor remitance di Malaysia, jumlahnya ada enam, kita ingin tingkatkan statusnya menjadi cabang dan sudah mengajukan rencana itu kepada Bank Negara Malaysia untuk membuka cabang di Kuala Lumpur," jelasnya.

Zulkifli mengatakan izin yang diberikan oleh otoritas perbankan Malaysia itu berlaku selama dua tahun. Oleh karena itu, pihaknya akan mengkaji lebih dulu apakah tetap akan membuka cabang atau mengikuti izin yang diberikan pemerintah Malaysia untuk membuka subsidiary.(E014/R010)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010