Istanbul (ANTARA News/AFP) - Pengadilan Turki Jumat mengeluarkan surat perintah penahanan bagi 102 tersangka, di antara mereka komandan senior militer, yang dituduh terlibat rencana kudeta pada 2003, kata kantor berita Turki, Anatolia.

Pengadilan juga menjadwalkan sidang pertama kasus pejabat tinggi pada 16 Desember di satu kompleks penjara dekat Istanbul, kata hakim Davut Bedir, pada saat dia mengumumkan surat perintah penahanan itu, menurut Anatolia.

Lima jenderal yang masih dinas dan dua laksamana di samping komandan purnawirawan, termasuk dituduh sebagai dalang rencana kudeta itu, adalah di antara tersangka yang mendapat surat perintah penahanan.

Sekitar 196 tersangka akan diadili berkaitan tuduhan rencana kudeta - dengan kode nama Operasi Sledgehammer - dalam tindakan judisial terberat selama ini terhadap militer Turki yang berpengaruh.

Rencana itu diduga dibuat di markas Militer Pertama pangkalan Istanbul pada 2003, tak lama setelah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), cabang dari gerakan Islam yang dilarang, tampil berkuasa di tengah kekhawatiran bahwa hal itu akan merusak sistem sekuler Turki.

Surat perintah penahanan itu termasuk kepada Laksamana Mehmet Otuzbiroglu dan Kadir Sagdic, masing-masing komandan angkatan laut utara dan selatan, selain lima jenderal yang masih berdinas, menurut Anatolia.

Tercatat empat jenderal purnawirawan dan dua laksamana juga menerima surat perintah penahanan.

Di antara mereka Cetin Dogan, dituduh menjadi ujung-tombak rencana kudeta yang kemudian menjadi komandan Militer Pertama; mantan pimpinan angkatan laut dan angkatan udara, Ozden Ornek dan Ibrahim Firtina, menurut kantor berita tersebut.

Penyelidikan kudeta diikuti dakwaan sejak 2007 melibatkan puluhan tentara dan petugas sipil lain, di antara mereka wartawan dan akademisi. Mereka terlibat serangkaian dugaan rencana mengacaukan dan menumbangkan AKP.

Proses ini terpolarisasi tajam dan memicu ketegangan-ketegangan politik di Turki.

Para pendukung kembali menyerang peradilan sebagai dorongan untuk demokrasi di suatu negara di mana tentara telah lama ikut campur dalam politik dan tidak mendapat tempat dalam empat pemerintahan sejak 1960.

Meskipun demikian para penentang pemerintah berpendapat bahwa kroni-kroni AKP di dalam pemerintahan memimpin kampanye berdasarkan bukti-bukti palsu untuk menonaktifkan tentara sekuler dan memberikan AKP kebebasan untuk mengejar ambisi kelompok Islam.

Sekitar 40 tentara aktif dan purnawirawan, termasuk Dogan, semua ditahan setelah penyelidikan kudeta dimulai Februari.(*)

(Uu.H-AK/A/M016/R009)



(Uu.SYS/C/H-AK/C/M016) 24-07-2010 17:16:29

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010