Desa harus jadi ujung tombak pembangunan ekonomi

Desa harus jadi ujung tombak pembangunan ekonomi

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menerima pengurus pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI). ANTARA/HO-MPR RI

Kita ingin pemberdayaan masyarakat yang bermuara terutama di desa. Tanpa ada pemberdayaan masyarakat, tidak ada gunanya menyelenggarakan pemerintahan desa
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan bahwa desa harus menjadi ujung tombak pembangunan karena desa merupakan pemerintahan terkecil yang dapat menentukan majunya perekonomian nasional.

"Kita ingin pemberdayaan masyarakat yang bermuara terutama di desa. Tanpa ada pemberdayaan masyarakat, tidak ada gunanya menyelenggarakan pemerintahan desa,” kata Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Fadel menerima pengurus pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) yang dipimpin ketuanya Fery Radiansyah.

Kepengurusan PABPDSI yang saat ini sudah meliputi 25 propinsi, akan menggelar Rakornas pada Juni 2021.

Menurut Fadel, program yang direncanakan PABPDSI harus didukung karena keberadaan organisasi ini merupakan tahapan menuju "Good Governance Desa” yang menjadi kunci utama pembangunan desa.

"Saya merasakan bahwa ujung tombak pembangunan itu ada di desa. Maka saya berkeras dan berpendapat bahwa kita perlu mengatur adanya dana desa,” ujarnya.

Menurutnya, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan perdayaan masyarakat.

Karena itu, Fadel berharap saat rakernas PABPDSI nanti ada pembahasan khusus mengenai pemberdayaan masyarakat desa sehingga keberadaan pemerintahan desa lebih bermanfaat dan terasa keberadaannya bagi kepentingan rakyat.

Fadel bercerita pengalamannya saat menjadi Gubernur Gorontalo dalam memberdayakan masyarakat desa. Saat itu ia mengeluarkan kebijakan bernama Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

“Saya mengatur TKD ini untuk kepentingan camat dan desa, terutama di desa. Kepala desa-kepala desa saya panggil dan kumpulkan lalu dibuat kriteria,” katanya.

Saat itu Gorontalo sedang menggenjot produksi jagung. “Saya ingin produktivitas jagung di desa naik dari 4 ton per hektar menjadi 6-7 ton per hektare. Dasarnya bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia,” katanya.

Setelah itu kepala desa diberikan tunjangan berdasarkan kriteria pencapaiannya untuk mendorong semangatnya yang memacu produksi jagung meningkat.

"Intinya adalah desa itu harus menjadi ujung tombak," katanya.

Baca juga: Gus Menteri: Pembangunan desa harus dimulai pemutakhiran data SDGs
Baca juga: Kemendes: Smart village kunci mempercepat pembangunan desa
Baca juga: Pemerintah targetkan jumlah BUMDes berkembang capai 10.000 pada 2024


Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menengok kehidupan warga desa yang berubah drastis di China barat laut

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar