"DPP SI yang diamanati oleh Majelis Tahkim Luar Biasa perlu pula menyoroti setiap kegagalan pemerintah dalam menerapkan kebijakannya," kata Ketua Umum DPP SI Rahardjo Tjakraningrat saat melantik jajaran kepengurusan DPP Syarikat Islam periode 2010-2015 di Jakarta, Sabtu.
Ada beberapa hal yang bisa diamati yang sedianya dianggap bagus malah banyak korban berjatuhan baik menurunnya moralitas bangsa dan rakyat maupun material, ujarnya.
Ia mencontohkan, runtuhnya nilai-nilai individual berkaitan dengan akhlak dan moral yang seenaknya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Peristiwa amoral yang dilakukan sejumlah artis tertentu, ujarnya, telah memalukan Indonesia di mata dunia dan pada saat yang sama drama publikasinya pun disusun sehingga mampu mengalahkan isu politik serta korupsi yang sama-sama menghancurkan kepentingan rakyat.
Untuk itu, ujar Rahardjo, Syarikat Islam mengusulkan agar persoalan moral yang mempengaruhi terhadap generasi muda dan anak-anak bangsa itu bisa dengan cepat diselesaikan melalui jalur hukum yang berefek jera kepada yang bersangkutan dan juga pihak lainnya.
"Prioritas utama bagi lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK dan lain-lainnya jangan terkecoh oleh isu lainnya sementara masalah korupsi terhindar dari sentuhan hukum seperti kasus century, oknum pejabat yang koruptor dan lain-lain," katanya.
Mengenai isu infotainment yang juga menjadi sorotan, Syarikat Islam berpendapat diperlukan saringan ketat yang dilakukan oleh tim dan perlu pula adanya penelitiaan cermat apakah program tersebut masih bisa dilakukan atau diberhentikan secara total.
Efisiensi
Untuk persoalan ledakan tabung gas elpiji, ormas Islam yang mengklaim didukung oleh tiga juta orang yang tersebar diseluruh Indonesia itu menegaskan bahwa SI memahami konsep efisiensi ekonomi melalui pemanfaatan gas bagi rakyat.
"Namun kepercayaan rakyat menjadi turun atas kebijakan tersebut karena korban dimana-mana muncul," ujar Rahardjo. Rakyat, katanya, menganggap bahwa kejadian yang sekarang terjadi dianggap sebagai penghancuran dan pembunuhan rakyat yang terukur.
SI mengingatkan kepada para pejabat terkait agar jangan saling menyalahkan tapi mereka harus memikirkan bagaimana mengatasinya karena nampaknya sampai saat ini belum ada solusi yang memadai.
Lebih lanjut DPP SI menyoroti soal demokrasi liberal yang kini sedang berjalan di Indonesia juga perlu dikaji ulang manfaatnya bagi rakyat.
"SI memahami bahwa demokrasi perlu berjalan tapi dalam koridor yang memadai bagi kesejahteraan rakyat. Nampak sekali, khususnya Pilkada kini menjadi cemoohan karena tidak menghasilkan kualitas kepemimpinan bagi pembangunan daerah. Pilkada menjadi arena otos-jotosan yang tidak berarti," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Rahardjo menambahkan, diperlukan adanya pembenahan keormasan yang memadai sehingga eksistensinya bisa bermanfaat bagi perkembangan ide dan demokratisasi.
Juga kepada kalangan parpol, DPP SI, mengimbau agar mengangkat kualitas harkat dan martabar rakyat harus menjadi sasaran utama mereka.
"Jangan rakyat dihargai oleh nilai-nilai recehan untuk kepentingan sesaat ketika diperlukan," demikian Rahardjo Tjakraningrat. (*)
(T.D011/B/Z003/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
