Presiden dalam pengarahan awal, Kamis, menjelaskan, topik yang akan dibahas pertama kali dalam rapat kerja itu adalah kondisi ekonomi makro Indonesia.
Para peserta rapat kerja yang terdiri dari para menteri, gubernur, dan pimpinan BUMN diharapkan memilik gambaran dan pengetahuan tentang ekonomi makro, sehingga dapat mengaplikasikannya dalam berbagai kebijakan ekonomi yang bersifat riil.
"Dengan memahami ekonomi makro, maka kita bisa mengembangkan ekonomi mikro dan riil," kata Presiden.
Paparan tentang ekonomi makro juga akan memberikan gambaran tentang kontribusi APBN dan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kepala Negara juga meminta peserta rapat mengikuti paparan tentang kondisi dan postur APBN. Diskusi tentang APBN akan memberi pengetahuan kepada para kepala daerah tentang kebijakan pemerintah pusat tentang APBN.
Para kepala daerah juga diharapkan bisa mengetahui kemampuan APBN dalam membiayai berbagai belanja di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengetahui potensi pendapatan daerah dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian.
Diskusi tentang APBN, kata Kepala Negara, juga akan membahas tentang beban APBN akibat pembayaran bunga utang dan pembangunan infrastruktur.
Agenda berikutnya adalah pembahasan APBD. Selain sebagai proyeksi penentuan anggaran daerah, pembahasan APBN dalam rapat kerja itu juga diharapkan bisa menjadi potret atau refleksi pengelolaan anggaran daerah selama ini.
"Berapa banyak yang digunakan untuk membangun gedung, membeli mobil, dan berapa yang digunakan untuk mengembangkan fasilitas umum," kata Presiden.
Agenda terakhir yang akan dibahas dalam rapat kerja itu adalah percepatan penyerapan anggaran dan revisi Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Presiden menegaskan, penyerapan anggaran yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kalau telat penyerapannya, sudah pasti sumbangan APBN dan APBD terhadap pertumbuhan akan terhambat," katanya.
Terkait revisi Keppres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Presiden menjelaskan hal itu disebabkan beberapa pihak menganggap Keppres tersebut terlalu kaku.
Presiden berharap, Keppres hasil revisi lebih fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Namun, revisi harus tetap dilakukan berdasar tujuan yang baik.
"Tidak boleh keluar dari tujuan baik itu," katanya.
Rapat Kerja di Istana Bogor akan berlangsung dua hari, 5-6 Agustus 2010. Rapat kerja di Istana Bogor adalah rapat kerja nasional ke-3. Sebelumnya, pemerintah telah mengadakan dua rapat serupa di Istana Cipanas dan Tampaksiring.
Rapat kerja di Cipanas telah menghasilkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
Sedangkan, rapat kerja di Tampaksiring membahas pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
(F008/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
