"Harus ada langkah nyata untuk menghalangi aksi pembakaran Al-Quran di Amerika demi kebebasan hak asasi manusia (HAM)," kata Ketua Gerakan Pedulia Pluralisme (GPP) dalam jumpa pers, di kantor Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations(CDCC), kawasan Menteng, Jakarta, Senin sore.
Perwakilan GPP yang terdiri dari Damien, Ketua Komisi Wali Gereja Indonesia(KWI) Uskup Mandagi, Ketua Komisi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Hendrik, dan Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu`ti diterima oleh Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat(AS) Ted Lyng, Senin siang kemarin di kantor Kedubes AS.
Menurut Damien, pemerintah AS sangat mengkhawatirkan rencana aksi pembakaran Al-Quran sedunia yang dilakukan kelompok jamaah salah satu gereja di AS yang menamakan diri Dove World Outreach Center dalam peringatan robohnya gedung World Trade Center(WTC) pada 11 September 2001 di AS.
Selanjutnya, kata Damien, Kedubes AS yang diwakili Ted Lyng mengatakan, prihatin dan warga AS dari seluruh agama tidak setuju dengan rencana aksi pembakaran Al-Quran sedunia.
"Pihak Kedubes AS mengucapkan terima kasih karena telah menerima surat pernyataan bersama para tokoh agama di Indonesia yang menolak rencana aksi pembakaran Al-Quran sedunia," ungkap Damien.
Damien mengungkapkan, Kedubes AS berjanji akan menyampaikan pesan GPP kepada pemerintah AS secepatnya dan setelah itu akan segara menyatakan sikap terhadap rencana pembakaran Al-Quran di AS secara resmi.
"Pihak Kedubes AS berjanji dalam dua minggu ini akan menyatakan sikap secara resmi," ungkap Damien.
Damien juga mengatakan akan menindaklanjuti janji Kedubes AS setiap minggunya.
"Jika rencana aksi pembakaran Al-Quran benar terjadi kami(GPP) telah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan," ungkap Damien.
Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu`ti menyebut rencana pembakaran Al-Quran itu merupakan akibat dari situasi politik global untuk meningkatkan popularitas pribadi atau kelompok kecil di AS.
Menurut Abdul, pemerintah AS tidak bisa hanya menyatakan kekecewaannya saja tetapi juga harus mengambil langkah nyata menggagalkan rencana aksi pembakaran Al-Quran di AS.
"Pemerintah Indonesia tidak boleh diam dan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia yang menolak rencana aksi pembakaran Al-Quran kepada pemerintah AS," ungkap Abdul.
Abdul menilai kemarahan dan kecaman umat Islam bisa dipahami selama upaya penolakan yang dilakukan tidak melawan aturan atau hukum yang berlaku.
"Harus ada upaya baik dan damai untuk menggagalkan rencana aksi pembakaran Al-Quran," ungkap Abdul.(*)
M-AWA/E001/AR09
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
