"Termasuk itu salah satu dalam bahasan tadi pagi. Saya masih rapat," kata Menkopolhukam Djoko Suyanto ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan di Jakarta Selasa.
Djoko menjelaskan, hasil rapat akan digunakan untuk mengerucutkan pembahasan pada kegiatan organisasi kemasyarakatan atau organisasi lainnya.
"Organisasi apapun, perkumpulan apapun, siapapun tidak boleh melakukan tindakan anarkis," kata Djoko.
Rencananya, Djoko akan bekerjasama dengan Kementerian Agama, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk merumuskan tindakan yang akan dilakukan.
Dia juga akan mengajak para gubernur, pimpinan TNI dan kepolisian di daerah guna membahas tindakan terkait kerusuhan tersebut.
"Siang ini di Kemenko Polhukam ada rapat, mengundang para gubernur, pangdam, kapolda, bagaimana menangani itu. Tapi satu poinnya yang penting adalah penegakan terhadap tindakan tindakan anarkis itu harus tegas," katanya.
Namun demikian, Djoko tidak menyebut pembubaran organisasi tertentu sebagai salah satu solusi.
Menurut dia, pembubaran suatu organisasi tidak bisa menjamin ideologi dan kegiatan organisasi itu ikut berhenti.
Beberapa waktu yang lalu, terjadi konflik antarumat beragama di Kota Bekasi ketika ada massa yang membubarkan kegiatan ibadah jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) karena dinilai tidak memenuhi aturan dengan menggunakan rumah tempat tinggal.
Kerusuhan terjadi karena warga tidak menyetujui pendirian tempat peribadatan di tempat tersebut, apalagi para jemaat diduga melakukan kegiatan ibadah tanpa izin.
Tanah yang digunakan sebagai tempat ibadah itu belum mendapatkan izin, namun telah digunakan jemaat HKBP untuk melakukan ibadah rutin.
Terkait dengan ketegangan yang muncul dari kasus tersebut, MUI mengingatkan agar umat Muslim dan umat Protestan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat membawa konflik antarumat beragama itu lebih jauh.
"Pimpinan umat dan pemerintah agar segera menggelar dialog untuk membicarakan mengenai penyelesaian permasalahan ini," kata Ketua MUI Bidang Kerukunan Antar-Umat Beragama, Slamet Effendi Yusuf di Jakarta dalam taushiah MUI menyambut Ramadhan 1431 Hijriah di Kantor MUI.
Pemerintah juga diminta bersikap jelas dan tegas sehingga umat Kristiani mendapat solusi yang tepat terhadap permasalahan itu.
(F008/A033/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
