"Tender terbatas segera kita gelar," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Namun, langkah itu pun masih tergantung dari kesanggupan tim internal dalam melakukan kaji ulang terhadap tender itu. "Artinya, setelah pengkajian tendernya selesai, baru akan digelar. Pokoknya secepatnya," katanya.
Sebelumnya diinformasikan bahwa ada tiga perusahaan yang berminat mengikuti tender proyek itu, PT Railink, Mitsui, dan China Harbour. Ketiga perusahaan tersebut adalah perusahaan yang telah berhasil lolos prakualifikasi pada tender sebelumnya.
Terkait dengan rampungnya penghitungan ulang tersebut, Tundjung mengatakan, kebutuhan anggaran yang mencapai Rp10,2 triliun itu atau meningkat 45,09 persen dari yang semula Rp4,6 triliun.
Penghitungan tersebut, kata Tundjung, berdasarkan hasil rapat koordinasi sejumlah instansi, yang antara lain terdiri dari Kementerian Koordinasi Perekonomian, Bappenas, Ditjen Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Sekretariat Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), termasuk Kementerian Perhubungan.
Dari total kebutuhan, pemerintah akan menyediakan anggaran Rp3,2 triliun dari APBN yang akan digunakan untuk keperluan pembebasan lahan dan pembiayaan sebagian pembangunan konstruksi.
Rinciannya, untuk pembebasan lahan Rp1,5 triliun yang akan dicairkan secara bertahap mulai 2011 yakni pertama sebesar Rp450 miliar, 2012 sebesar Rp525 miliar dan tahap ketiga pada 2013 sebesar Rp525 miliar.
Sementara untuk kebutuhan sebagian pembangunan konstruksi prasarana dari Stasiun Manggarai menuju Angke sepanjang 11 kilometer, akan dialokasikan dana sebesar Rp1,7 triliun yang juga akan dikeluarkan secara bertahap mulai 2012 hingga 2013.
"Sedangkan untuk konstruksi prasarana sisanya yang sepanjang 19 kilometer, dari Angke hingga ke Bandara, ini akan ditawarkan kepada investor. Nilanya sebesar Rp7 triliun. Jadi, totalnya 30,3 kilometer," demikian Tundjung.
(E008/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
