Dalam sepucuk surat kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton, para anggota Kongres itu menyerukan dilakukan satu penyelidikan seperti itu dan mengatakan tim yang dibentuk pemerintah Sri Lanka untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan itu "tidak memiliki kredibilitas."
Tim-tim ini "juga menunda penyelidikan-penyelidikan kejahatan dan sekitar beberapa anggota komisi-komisi ini mengundurkan diri sebagai protes terhadap campur tangan pemerintah," kata surat itu mengutip pernyataan Amnesti Internasional.
Surat bertanggal 9 Agustus dan diperoleh Selasa itu ditandatangani sekitar 57 anggota Kongres.
"Ada bukti yang semakin kuat yang menduga kedua pihak dalam konflik itu melanggar hak-hak asasi manusia selama konflik itu," katanya.
Mei tahun lalu, yang menandakan berakhirnya perang saudara empat dasa warsa itu, pasukan pemerintah Sri Lanka akhirnya mengalahkan pemberontak separatis Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTT).
"Kami mendesak anda menyerukan segera pemeriksaan internasional yang mengklarifikasikan peristiwa yang terjadi selama konflik itu memberikan landasan bagi perdamaian yang berkesinambungan di Sri Lanka," kata surat tersebut.
Sri Lanka menolak pemriksaan PBB apa yang disebut pelanggaran hak asasi manusia dalam tahap-tahap akhir perang itu.
PBB sebelumnya melaporkan bahwa setidaknya 7.000 warga sipil etnik Tamil tewas pada empat bulan terakhir perang itu sebelum pasukan pemerintah akhirnya mengalah pemberontak itu.
Sri Lanka mengatakan tidak ada warga sipil yang tewas ketika memerangi pemberontak dan mereka tidak akan mengizinkan PBB atau badan-badan independen lainnya untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan kejahatan perang.(*)
(Uu.H-RN/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
