"Jangan sampai otoritas Negara ini diambil oleh kelompok-kelompok masyarakat, apalagi dengan memanipulasi diri mengatasnamakan agama, lalu melaksanakan aksi ancam mengancam serta penggunaan kekerasan kepada sesama warga negara," tegasnya kepada ANTARA di Jakarta, Minggu malam.
Karena itu, Theo Sambuaga atasnama Partai Golkar menyatakan, pihaknya mendukung instruksi yang dikeluarkan Presiden RI barusan untuk melindungi warga negara dalam melaksanakan ibadahnya, mencegah terjadinya kekerasan terutama kepada warga yang tengah melakukan ibadah.
"Itu harus betul-betul dilaksanakan oleh aparat keamanan," tandasnya lagi, sehubungan dengan `kebaktian bersama` Minggu (15/8) siang hingga sore, yang dihadiri tokoh lintas agama di depan Istana Negara (Kompleks Monas).
Ibadah bersama itu sendiri, menurutnya, merupakan ekspresi dari rasa ketidakadilan yang mereka terima.
"Dan itu ternyata mendapat dukungan dari berbagai tokoh lintas agama lainnya yang non Kristen," ungkap mantan Ketua Komisi I DPR RI ini, yang juga memantau langsung aktivitas kebaktian tersebut.
Kehadiran para tokoh lintas agama, menurutnya, menunjukkan solidaritas kepada ketidakadilan yang dirasakan sesama warga negara.
"Sebab semua yang merasakan ketidakadilan pasti akan mendapat perasaan empati dari tokoh-tokoh masyarakat," tandasnya.
Sebagaimana diinformasikan salah satu peserta kebaktian itu, yakni Stefanus Asat Gusma dari Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), kegiatan di depan Istana Negara itu sebagai ekspresi menuntut tanggungjawab Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam urusan kebebasan beribadah.
"Sekaligus meminta Pemerintah mengusut tuntas semua aksi kekerasan berkedok agama," ujarnya kepada ANTARA sehubungan dengan Aksi Damai Forum Solidaritas Kebebasan Beragama.
Aksi itu sendiri dimulai sekitar pukul 12.00 WIB di depan Gedung Indosat, lalu diwarnai pula oleh orasi banyak perwakilan organ maupun tokoh nasional lintas agama.
Sesudah itu, sebagian besar peserta aksi yang rata-rata memakai baju bercorak hitam melakukan `long march` ke depan Istana Negara
Buktikan Otoritas Negara
Theo Sambuaga menyatakan, munculnya aksi-aksi seperti ini, menuntut saatnya kini Negara harus membuktikan otoritasnya sesuai konstitusi kita.
"Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas kepada pelaku aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang memakai nama agama, padahal itu bukan tindakan orang-orang yang beragama," ujarnya.
Dia meyakini, perbuatan itu dilakukan mereka yang hanya memanipulasi agama tertentu untuk kepentingan kegagahan kelompoknya.
Theo Sambuaga menilai, apa yang terjadi di Bekasi, yakni pemukulan oleh kelompok Ormas tertentu atas jemaat HKBP dan pelarangan beribadah saat sedang berlangsung kebaktian, tidak bisa dibiarkan begitu saja.
"Karena itu, sekali lagi, kami ingatkan agar Pemerintah harus tegas, sebab tindakan kekerasan kepada siapa pun melanggar hukum dan melanggar hak azasi manusia (HAM)," tandasnya.
Apalagi, menurutnya, tindakan kekerasan kepada umat yang sedang menjalankan ibadahnya, benar-benar sebuah perbuatan tidak beradab.
"Pemerintah dan Negara wajib menegakkan keadilan, dengan melindungi warga negaranya dari tindakan-tindakan kekerasan, ketidakadilan yang dilakukan siapa pun juga. Itu amanat konstitusi," tegasnya lagi.
Sebab, demikian Theo Sambuaga, Negara menjamin kebebasan warga negaranya untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan keyakinannya.
"Oleh karena itu, untuk ini, menurutnya, Pemerintah jangan ragu-ragu, ambil tindakan tegas, sebab perbuatan tersebut sudah melanggar hukum, serta HAM. Ini penting, supaya tidak menjadi preseden yang berlarut-larut dan menjadi contoh dan diikuti oleh kelompok lainnya," katanya mengingatkan.
Golkar Desak Dialog
Atasnama Partai Golkar, Theo Sambuaga mendesak Pemerintah segera menggelar dialog dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat lintas agama, juga menghadirkan warga di sekitar lokasi tempat peribadatan HKBP.
"Kepada saudara-saudara yang menjalankan ibadah, khususnya HKBP, kami menyatakan rasa simpati mendalam dengan kejadian ini. Padahal sebenarnya saudara-saudara kita itu sudah dapat izin (untuk membangun tempat peribadatan), kemudian dicabut, entah karena alasan apa," ujarnya.
Karena itu, menurutnya, sekarang Pemerintah RI, juga Pemerintah Bekasi harus beri solusi, jangan menggantung masalah ini seenaknya saja.
"Harus jelas, di mana mereka (jemaat HKBP) harus beribadah. Pemerintah lokal Bekasi harus mengambil langkah-langkah untuk memberikan kesempatan membangun rumah ibadahnya. Ini negara milik bersama, bukan cuma satu kelompok. Semua harus dapat hak sama menjalankan ibadahnya," tandasnya.
Caranya, demikian Theo Sambuaga, dengan mengadakan dialog segera.
"Jadi, kita kembali ke azas Negara Gotong Royong sesuai Ideologi Pancasila, salah satunya, ialah, selesaikan dengan musyawarah. Jangan membiarkan kelompok masyarakat atau Ormas dari luar untuk mengacau, tetapi ajak tokoh-tokoh lintas agama, masyarakat sekitar untuk saling memahami untuk cari jalan keluar guna membangun tempat peribadatan," usulnya lagi.
Selain itu, Theo Sambuaga kembali mengingatkan seluruh aparat keamanan dan pemerintah di bawah, agar menjalankan Instruksi Presiden yang baru-baru ini dikeluarkan.
"Instruksi ini dengan tegas untuk melindungi warga negara dalam melaksanakan ibadahnya, mencegah terjadi kekerasan, dan itu harus betul-betul dilaksanakan oleh aparat keamanan serta pemerintah di Bekasi," tandasnya.
Kedua, menurutnya, buktikan Negara punya otoritas, dan memang Negara satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, melindungi rakyatnya secara berkeadilan.
"Jangan sampai otoritas Negara ini diambil oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan ancaman dan penggunaan kekerasan," tegas Theo Sambuaga.
(M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
