Jaksa KPK tuntut terdakwa korupsi Lampung Selatan tujuh tahun penjara

Jaksa KPK tuntut terdakwa korupsi Lampung Selatan tujuh tahun penjara

Terdakwa kasus korupsi Dinas PUPR Lampung Selatan (ANTARA/HO)

Bandarlampung (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun kepada Hermansyah Hamidi, terdakwa korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

"Menuntut dan meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman selama tujuh tahun," kata Jaksa KPK, Taufiq Ibnugroho saat membacakan tuntutan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung, Rabu.

Baca juga: KPK usut kasus dugaan penerimaan gratifikasi Pemkab Lampung Utara

Selain kurungan penjara, Jaksa KPK juga menuntut terdakwa agar membayar denda atas perbuatannya sebesar Rp500 juta subsider enam bulan penjara.

Taufiq juga meminta agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp5.05 miliar yang dibayarkan selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah putusan.

Baca juga: Gubernur Lampung ajak cegah korupsi untuk wujudkan pemerintahan bersih

"Jika tidak dibayarkan maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika tidak cukup, maka diganti dengan hukuman penjara selama dua tahun," kata dia.

Jaksa KPK menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Baca juga: Wagub Lampung Chusnunia Chalim bantah semua pertanyaan Jaksa KPK

Pembacaan tuntutan dibacakan secara bergantian. Dalam persidangan, Jaksa KPK terlebih dahulu membacakan tuntutan untuk terdakwa Hermansyah Hamidi yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan untuk terdakwa Syahroni.

Pewarta: Agus Wira Sukarta dan Damiri
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ditarik dari KPK, Jaksa Yadyn merasa terhormat tangani Jiwasraya

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar