"Selama ini Kapolri sering melontarkan pernyataan politik sehingga akan lebih efektif bila Polri berada di bawah kementerian, bisa Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pertahanan," kata Ary Dwipayana di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, dengan kedudukan Polri di bawah menteri maka pernyataan politik tidak harus dibuat Kapolri tetapi sebagai pernyataan politik dari menteri.
"Dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan politik dilakukan menteri sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknis dilakukan Kapolri," katanya.
Ia mengatakan, namun sebenarnya yang lebih penting dari itu semua adalah perbaikan kredibilitas institusi Polri yang saat ini sedang terpuruk.
"Perbaikan kredibilitas institusi Polri ini juga tidak dapat dilakukan dengan baik bila masih ada tarik ulur kepentingan terhadap institusi ini," katanya.
Ary mengatakan, perbaikan kredibilitas institusi ini juga tidak bisa muncul tiba-tiba dan harus didukung dengan kinerja yang profesional dari Polri.
"Kinerja yang profesional ini yang akan menjadi kunci perbaikan kredibilitas Polri, jika mereka tidak mau mengubah diri maka berada di bawah kementerian atau bahkan di bawah presiden tidak akan banyak banyak pengaruh," katanya.
Ia mengatakan, keuntungan jika Polri berada di bawah Kemendagri adalah tidak adanya lagi benturan tugas antara polisi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam masalah keamanan dan ketertiban umum.
"Selama ini antara Polri dan Satpol PP sering tidak jelas tugasnya dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat, jika Polri berada di bawah Kemendagri maka akan lebih mudah dalam pengaturannya," katanya.(*)
(U.V001/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
