"Negara-negara Arab tidak membayar. Kami mendesak mereka memenuhi janji bantuan keuangan mereka," kata Saleh Rafat, anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina yang mengutarakan masalah itu,Kamis.
Para pejabat pemerintah Arab yang dihubungi Reuters menolak memberi komentar mengenai masalah itu.
Kegagalan sejumlah negara Arab yang kaya untuk membayar bantuan itu membuat marah pemerintah-pemerintah Barat, yang adalah penyumbang-penyumbang besar ke wilayah-wilayah Palestina dan menyebabkan para pejabat di Tepi Barat bingung menyangkut anggaran.
Sejumlah pejabat Palestina memperkirakan negara-negara Arab mungkin menahan dana itu untuk berusaha membujuk faksi-faksi Palestina yang menguasai Tepi Barat, dan Hamas yang menguasai Jalur Gaza untuk berdamai kembali.
Data Kementerian Keuangan Palestina yang diperlihatkan pada Reuters Pemerintah Palestina menerima 583,5 juta dolat untuk dukungan anggaran sejauh ini tahun 2010. Hanya 22 persen berasal dari donor-donor Arab , sisanya dari donor-donor internasional termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Dalam tiga tahun belakangan ini,sebagian besar negara Arab setiap tahun membayar 525,9 juta dolar sumbangan tahun 2008. Negara-negara Teluk pengekspor minyak Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah penyumbang Arab utama sejak tahun 2007. Tetapi pada tahun 2010, kedua negara itu mengurangi sumbangan mereka ketimbang sebelumnya.
Tahun ini Arab Saudi hanya memberikan 30,6 juta dolar Agustus dibanding tahun 2009 sejumlah 241,1 juta dolar, Uni Emirat Arab, yang menyumbang 173,9 juta dolar tahun 2009 belum membayar.
Sebuah laporan PBB pekan ini mengatakan Pemerintah Palestina "akan menghadapi krisis likuiditas serius pada September dan akan mengalami kesulitan membayar gaji Agutsus " karena bantuan yang berkurang. Para pejabat Pemerintah Palestina mengatakan gaji Agustus sudah terjamin.
Bantuan keuangan adalah untuk membayar gaji 148.000 karyawan pemerintah Palestina temasuk 67.000 orang di Jalur Gaza, yang gaji-gaji itu mendukung ekonomi Gaza yang diblokade Israel sejak kelompok Hamas menguasai wilayah itu.
Para pembuat kebijakan Palestina mengatakan dukungan donor adalah salah satu dari mesin-mesin utama pertumbuhan ekonomi di Tepi Barat yang mencapai delapan persen tahun ini.
Perdana Menteri Salam Fayyad melalui rencana dua tahun untuk membangun institusi-institusi bagi sebuah negara Palestina mendatang , baru-baru ini memperingatkan "kesulitan keuangan yang serius " dan mengatakan Pemerintah Palestina menghadapi"kekurangan besar dalam bantuan dari luar".
Para diplomat Uni Eropa menyatakan kekecewaan mereka atas apa yang mereka anggap kegagalan sejumah negara Arab memenuhi janji mereka yang dibuat dalan konferensi donor di Paris tahun 2007.
"Eropa dan AS memenuhi komitmen kami, tetapi negara-negara Arab tertentu tidak menepati janji mereka, yang ini adalah satu masalah," kata seorang diplomat senior di sebuah ibu kota negara Barat kepada Reuters. Ketika ditanya kenapa hal ini terjadi, ia mengatakan: "Tanyakan pada mereka."
(H-RN/B002)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
