Saat beraudiensi dengan Ketua MPR Taufiq Kiemas di Gedung MPR/DPR di Jakarta Rabu, pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Kiki Syahnakri, yang turut tergabung dalam forum tersebut mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia ternyata sudah melupakan tujuannya menggapai kemerdekaan.
"Individualisme dan liberalisme yang memuja pasar bebas, tetapi diadopsi bangsa ini hanya akan melahirkan hukum rimba. Individualisme seperti itu tidak akan pernah membawa rakyat pada cita-cita keadilan sosial sesuai dengan sila dalam Pancasila," ujar Kiki.
Sepanjang 65 tahun Indonesia merdeka, rakyat ternyata belum menikmati arti merdeka karena banyak diantara mereka yang semakin menderita dan miskin. Negeri yang kaya raya ini ternyata tidak mampu mensejahterakan rakyatnya dan sebaliknya justru menjadi keroyokan bangsa lainnya.
Karenanya, Kiki menambahkan, bangsa ini harus merevisi berbagai undang-undang yang banyak memihak kepentingan asing, seperti UU tentang Penanaman Modal, serta lakukan tinjau ulang atas hasil-hasil amandemen UUD 1945.
Hal senada dikemukakan anggota forum lainnya, Soebijakto Tjakrawerdaya. Ia menyesalkan kondisi perekonomian bangsa Indonesia saat ini yang segala sesuatunya disearhkan kepada pasar. "Dalam kondisi seperti ini maka yang akan diuntungkan adalah orang per orang dan bukan seluruh rakyat," ujarnya.
Dikemukakannya pula bahwa kesejahteraan sosial rakyat yang didengung-dengungkan belum terwujud sama sekali dan bahkan Indonesia terancam gagal mencapai target MDG`s bersama dengan negara-negara miskin dunia lainnya.
Mantan Wapres Try Sutrisno yang turut hadir dalam acara itu menambahkan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi menjadi bangsa besar di dunia dengan idiologi Pancasila-nya setelah dua idiologi besar, komunisme dan liberalisme, ternyata gagal.
"Kita bisa muncul menjadi negara besar dengan idiologi Pancasila ini tetapi dengan catatan harus dilakukan dulu pembenahan internal bangsa ini," ujarnya.
Menurut dia, segenap elemen bangsa Indonesia harus berkonsolidasi diantaranya dengan menelaah kembali amandemen konstitusi yang pernah dilakukannya.
Dikemukakannya pula bahwa generasi tua tidak menolak dilakukannya amandemen terhadap konstitusi karena hidup itu sendiri adalah satu perubahan. Namun, ia menambahkan, perubahan atas konstitusi harus dilakukan dengan tertib, berdasarkan kajian yang mendalam dan komprehensif serta pada waktu yang tepat.
"Jadi amandemen itu adalah satu keniscayaan dan harap dicatat bahwa kami-kami ini tidak anti terhadap amandemen," ujarnya.
Menanggapi aspirasi itu, Ketua MPR Taufiq Kiemas mengatakan bahwa kegelisahan kalangan purnawirawan TNI itu juga menjadi kepedulian pimpinan MPR saat ini. "Semua keprihatinan yang disampaikan tersebut juga sama kita rasakan dan karenanya MPR berupaya menggelorakan empat pilar bangsa ke sebanyak mungkin rakyat," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Taufiq menyatakan tidak sependapat apabila pemerintahan saat ini dituding neolib karena masih ada elemen-elemen subsidi untuk rakyat yang masuk dalam anggaran negara.
"Pemerintah tidak juga neolib, buktinya masih ada subsidi Rp100-an triliun untuk rakyat. Hanya saja kita harus terus mendorong pemerintah agar lebih berani lagi," demikian Taufiq Kiemas.
Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri itu terdiri dari sejumlah organisasi, diantaranya, Dewan Harian Nasional `45, Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri), Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Paguyuban Mantan Anggota DPR (Padmanagri), Legiun Veteran RI (LVRI), Barisan Nasional dan Gerakan Jalan Lurus.
(D011/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
