Jakarta (ANTARA News) - Minimnya anggaran dituding sebagai penyebab lambatnya revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi padahal keberadaan BLK sangat penting untuk menyediakan tenaga kerja berkualitas dan dibutuhkan.

"Keberadaan BLK terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi para pencari kerja. Bahkan rata-rata 85-90 persen lulusan BLK langsung diserap pasar kerja," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam pernyataan persnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, program pelatihan di BLK memang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan industri.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi membutuhkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk melakukan revitalisasi terhadap BLK-BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memperbaiki fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana serta penataan kurikulum dan SDM instruktur.

Dengan revitalisasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) mengatakan optimistis bahwa BLK dapat menghasilkan hingga satu juta lulusan tenaga kerja per tahun dengan kualitas kompetensi yang dapat diandalkan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Untuk memenuhi target anggaran revitalisasi tersebut, Kemenakertrans disebut Muhaimin melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) agar pelatihan BLK masuk menjadi sub program pada sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) sehingga anggaran untuk pelatihan di BLK dapat ditambah dari anggaran pendidikan.

"Untuk mendorong revitalisasi BLK dibutuhkan sinergi Kemenakertrans dengan Kemendiknas. Salah satunya adalah kerjasama untuk mengalihkan sebagian anggaran pendidikan untuk dipergunakan untuk pendidikan dan pelatihan kerja," kata Menakertrans.

Sebagai langkah awal kerjasama itu, sekitar Rp5 triliun akan anggaran pendidikan diharapkan dapat dialihkan ke dalam program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan pelatihan kerja dan saat ini kerja sama itu sedang disusun dalam kerangka teknis pelaksanaan.

Revitalisasi BLK menjadi salah satu program prioritas Kemenakertrans karena terbukti hingga 85 persen lulusan pelatihan BLK langsung diserap pasar kerja dan bahkan tak sedikit lulusan BLK yang mampu membuka lapangan kerja baru dengan berwirausaha.

Kemenakertrans disebut Muhaimin juga terus melakukan perbaikan dalam program yang dijalankan di BLK antara lain dalam proses pelatihan, sertifikasi dan penempatan untuk para pencari kerja sehingga nantinya lulusan BLK langsung dapat terserap pasar kerja.

Menurut data Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) Kemenakertrans pada tahun 2008 dari 61.833 lulusan pelatihan BLK sebanyak 53.031 (85,76 persen) orang dapat langsung ditempatkan dan diserap pasar kerja.

Angka itu naik pada tahun 2009 dimana dari 107.051 lulusan BLK sebanyak 95.094 (88,83 persen) langsung diserap pasar kerja.

Saat ini terdapat 11 BLK UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat) milik Kemenakertrans kondisinya sangat baik dan menjadi "center of exellence", namun masih terdapat 208 BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dikelola pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang kondisi masih perlu diperbaiki.(*)
(T.A043/R009)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010