Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Anis Matta di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat, diplomasi tetap perlu dikedepankan.
"Meskipun Malaysia mengancam dengan `travel advisory`, kita harus tetap mengedepankan diplomasi, Apabila dengan kekerasan, dapat menjadi bumerang bagi kedua negara," katanya.
Dia mengatakan, jika hubungan dengan tetangga memburuk, citra Indonesia di mata internasional tidak bagus. "Ide ini harus digalakkan walaupun tidak populer," ujar Anis.
Anis mengatakan, sikap keras Pemerintah Indonesia menghadapi Malaysia justru akan menyengsarakan warga Indonesia di Malaysia. "Apalagi kalau Malaysia memulangkan TKI ke Indonesia," katanya
Anis berharap Menlu RI segera menyusun jadwal pertemuan dengan Malaysia. Pihaknya mengharapkan Menlu dapat menyelesaikan konflik Indonesia-Malaysia secara kekeluargaan.
Sementara Anggota DPR Saan Mustopa dari F-PD mengatakan, reaksi terhadap Malaysia sudah berlebihan dan tidak baik buat kedua negara. "Saya rasa itu reaksi yang berlebihan, kalau kita saling ancam nggak akan mendinginkan suasana," katanya.
Sekretaris Fraksi Demokrat ini, meminta Malaysia lebih bersikap santun kepada Indonesia. Dengan cara tidak menunjukkan sikap provokatif dan memancing persoalan, semua persoalan akan bisa diselesaikan dengan baik.
Saan menambahkan, sebagai negara serumpun kedua negara harus saling menghargai kedaulatan masing-masing negara. "Kita masih bisa menjaga keselamatan agar hubungan diplomatik kedua negara ini tetap terjalin baik," kata anggota Komisi III DPR ini.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI belum menerima pernyataan resmi terkait "travel advisory" atau nasihat perjalanan dari Pemerintah Malaysia kepada warga negaranya yang akan ke Indonesia.
"Hingga saat ini Kemlu belum menerima atau mendengar satu informasi resmi dari pihak Malaysia mengenai ada atau tidaknya nasihat tersebut," kata Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan, nasihat tersebut merupakan respon Pemerintah Malaysia terhadap pertanyaan dari media.
Jubir menjelaskan, Pemerintah Malaysia mengeluarkan nasihat kepada masyarakatnya setelah melihat perkembangan yang terjadi di Indonesia, seperti unjuk rasa, tindakan yang sudah keluar dari koridor berdemokrasi hingga ancaman dari kelompok tertentu.
"Kalau terjadi sesuatu dan mereka tidak diperingati, maka Pemerintah Malaysia yang akan disalahkan," katanya, mengingatkan bahwa Kemlu memandang hal tersebut merupakan hasil pemberitaan dalam media Malaysia dalam konteks konsumsi domestik negerinya. (S023/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
