"Dari segi perhitungan promosi pariwisata maupun pengembangan kebudayaan, sebenarnya anggaran masih kurang tapi saya sebagai negarawan tidak boleh mengatakan hal ini kurang, saya harus menyadari karena negara memang belum mampu," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), Jero Wacik, di Jakarta, Senin, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.
Ia menegaskan, sesuai dengan undang-undang, seluruh pihak harus mengutamakan jatah untuk sektor pendidikan (sebesar 20 persen), pengembangan dunia kesehatan, serta infrastruktur.
Menurut dia, pihaknya harus menggunakan dana sejumlah itu secara optimal, efisien, efektif, dan bersemangat.
"Saya tidak boleh cengeng mendapat anggaran sebesar itu, tetapi harus tetap bersemangat menggunakan anggaran secara efektif dan efisien," kata Wacik.
Dana promosi pariwisata RI, kata dia, dengan dana sebesar itu jelas jauh di bawah biaya promosi negara tetangga seperti Thailand, Singapura, atau Malaysia.
Pada 2004, Kemenbudpar hanya mendapatkan jatah anggaran Rp600 juta, dari tahun ke tahun jatah tersebut merangkak naik hingga tahun depan mencapai Rp2,064 triliun.
Sedangkan pada 2010, pihaknya dijatah Rp1,6 triliun dengan dana sebesar Rp87 miliar di antaranya disalurkan untuk dana dekonsentrasi dan perbantuan.
Pada kesempatan yang sama Komisi X DPR RI meminta agar Kemenbudpar tidak hanya fokus membangun sektor pariwisata tetapi juga mengembangkan kebudayaan tanah air.
Selain itu, upaya merevitalisasi museum diharapkan agar lebih baik fokus di sedikit museum dari pada banyak museum tetapi tidak fokus.
Komisi X DPR RI juga meminta agar dalam rangka mengembangkan sektor kebudayaan, Kemenbudpar lebih fokus memperhatikan pendidikan di sekolah-sekolah dan mendukung penelitian-penelitian yang ditujukan untuk membangun karakter bangsa.
Di samping itu, DPR meminta agar penataan kompleks pemakaman mantan presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) lebih dioptimalkan mengingat dari hari ke hari semakin banyak peziarah yang berkunjung.
(T.H016/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
