"Karenanya, TKI dari Kabupaten Gunung Kidul harus melalui penyalur yang jelas dan tempat kerja yang pasti untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan hak pekerja,"katanya di Wonosari, Selasa.
Menurut dia, penyaluran tenaga kerja wanita (TKW) dari Kabupaten Gunung Kidul menuju Malaysia harus melalui penyalur tenaga kerja yang jelas dan tempat tujuan yang sudah pasti sehingga kemungkinan adanya pelecehan hak pekerja, misal tidak gaji, diperlalukan tidak manusiawi dan lain sebagainya dapat diantisipasi.
Pekerja rumah tangga yang dikirim ke negeri itu harus dibekali kemampuan yang memadai sehingga dapat menjadi tenaga profesional dan pemahaman hak pekerja.
"Kami akan berusaha memberikan pembekalan untuk calon pekerja rumah tangga, misal kemampuan bahasa, sehingga nantinya pekerja rumah tangga dari Gunung Kidul adalah sebagai pekerja rumah tangga profesional dan bekerja dengan kontrak kerja yang jelas," katanya.
Menurut dia, hubungan diplomasi yang menghangat antara negara Indonesia dengan Malaysia pada akhir-akhir ini tidak berpengaruh pada hubungan ekonomi.
"Itu kan tentang kebiajakan di tingkat nasional antara pimpinan kepala negara, dan terkadangan kondisi politik tersebut tidak berpengaruh terhadap hubungan ekonomi dari kedua belah pihak," katanya.
Sumpeno kemudian mengemukakan contoh antara negara Thailand dengan China. "Sejak lama kedua negara tersebut secara politik di tingkat pimpinan negara selalu saling serang, namun hubungan ekonomi terus berjalan dengan baik."
Sementara itu terkait dengan arus urbanisasi dari Gunung Kidul ke perkotaan bertepatan dengan arus balik Lebaran 2010, dia mengatakan sangat dilematis untuk menyikapinya.
"Sebenarnya kami sendiri dalam dilema untuk menyikapinya, karena sebenarnya kedua belah pihak saling membutuhkan, yang satu membutuhkan pekerjaan dan satu pihak membutuhkan tenaga kerja meskipun pekerJa rumah tangga," katanya.
Dia mengatakan pihaknya belum melarang secara sepihak agar masyarakat Gunung Kidul tidak melakukan urbanisasi karena belum menjanjikan lapangan pekerjaan alternatif di Kabupaten Gunung Kidul.
"Saya sebagai Kepala Daerah yang baru dua bulan memimpin belum dapat melarang masyarakat agar tidak urban karena saat ini belum ada lapangan pekerjaan yang berhasil saya buka, namun saya optimis pada masa yang akan datang lapangan pekerjaan di Gunung Kidul akan terbuka lebar," katanya.
Menyikapi pernyatan beberapa kepala daerah yang melarang ada pendatang baru di wilayahnya, Sumpeno Putro, mengatakan itu adalah hak setiap kepala daerah.
"Kalau ada kepala daerah yang tidak menginginkan adanya pendatang dari Gunung Kidul itu hak mereka, maka dari itu kami mengimbau kepada masyarakat Gunung Kidul yang akan merantau agar memilih daerah yang belum ramai dan penuh kemacetan, seperti di Kota Jakarta, namun bisa beralih ke wilayah pinggiran, misal d Depok, Jawa Barat.
(U.ANT-160/H008/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
