Ephorus HKBP Minta Peraturan Dua Menteri Dicabut

Selasa, 14 September 2010 14:42 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pendeta Bonar Napitupulu minta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri segera dihapus karena tidak senafas dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Peraturan Bersama yang dimaksud adalah Nomor 8 dan 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah," katanya melalui pembicaraan telepon dari Tarutung, Tapanuli Utara, kepada pers di kantor pengacara Jimmy Otto Bismark di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, negara harus menjamin bagi setiap warganya untuk menjalankan ibadah. "Namun dalam praktik, ada sejumlah aturan yang tak sejiwa dengan isi UUD 1945," katanya Untuk itu, ia berharap hal ini dapat segera disikapi dengan bijaksana agar ke depan kehidupan kerukunan beragama di tanah air dapat terjamin.
(E001/Z003)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010

Komentar

15 September 2010

UUD\'45 pasal 29 ayat 1,2 telah di sweeping oleh peraturan 3 Menteri. BAHAYA !

CABUT PERATURAN 3 MENTERI.

0 0 Balas LaporkanHapus
14 September 2010

peraturan dua menteri tersebut sudah senafas dengan UUD 1945, hanya sj kita tidak boleh langsung menyatakan demikian.... karena pencabutan peraturan tersebut ada prosesmya.......

0 0 Balas LaporkanHapus
14 September 2010

saya sangat setuju dgn pendapat Ephorus HKBP tsb,krn peraturan itu sdh bertentangan dgn psl 29 UUD 45.mengapa utk beribadah saja kok susah sih?mau membangun tmpt ibadah saja kok harus minta persetujuan ini itu sih?pdhal mau bangun mesjid aja gk prnah mnta persetujuan dari masyarakat sekitar nya.apa krn mrk minoritas ya?tp gk apa2,biar minoritas tapi berkualitas ya.... BRAVO umat kristiani.... tapi tetap CINTA KASIH kpd orang yang menyakiti kita.

0 0 Balas LaporkanHapus
14 September 2010

Jika kita mempermasaalahkan pp no 8,9 menjadi penghalang umat mendirikan rumah ibadah tentu tidak lah benar apa yang di sampaikan pendeta tersebut,jika semua syarat yang telah di tetapkan tentu tidak ada ganjalan berdiri nya rumah ibadah.patuhilah aja aturan pasti kita akan damai.Jangan kita menjadi tirani minoritas dalam hidup bernegara ini.Semoga kita tetap saling menghargai.

0 0 Balas LaporkanHapus