Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Muhammad Jafar Hafsah, mengatakan bahwa hal itu saat membuka semiloka bertajuk "Pengadaan Barang dan Jasa: Kepastian Hukum & Optimalisasi Penyerapan Anggaran" di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Tampil sebagai pembicara pada semiloka yang diselenggarakan Fraksi Partai Demokrat tersebut antara lain, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Bachder Djohan dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah S Ruslan.
Jafar Hafsah menjelaskan, rendahnya penyerapan APBN dan APBD juga berdampak langsung terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, setidaknya dalam lima tahun terakhir.
Pengadaan barang dan jasa untuk lembaga pemerintah, kata dia, merupakan salah satu sarana untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
"Menyikapi persoalan ini pemerintah hendaknya segera merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang menjamin penyerapan anggaran secara optimal di seluruh kementerian dan lembaga negara.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini juga mengakui, persoalan kinerja pengadaan barang dan jasa, terus menjadi sorotan publik karena ikut berdampak terhadap penurunan daya saing BUMN.
Karena itu, kata dia, diperlukan berbagai terobosan untuk memperbaiki pola pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pemerintah.
"Untuk beberapa kasus, rendahnya kinerja pengadaan barang dan jasa pada sejumlah BUMN menyebabkan penurunan daya saing BUMN tersebut di pasar nasional maupun global,? kata Jafar.
Jafar tidak menampik ketika ditanyakan, apakah rendahnya penyerapan APBN dan APBD ini karena banyak orang yang takut menjadi pimpinan proyek pengadaan barang dan jasa untuk lembaga pemerintah, menyusul ditemukannya sejumlah kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Hingga akhir Juni 2010, penyerapan APBN baru sekitar 32 persen.
Namun, Pemerintan tetap optimistis penyerapan anggaran bisa mencapai 95 persen pada akhir 2010.
(T.R024/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
