Isu taliban sempat tergiang di telinga pimpinan KPK

Isu taliban sempat tergiang di telinga pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron usai diperiksa Komnas HAM perihal tes wawasan kebangsaan di Jakarta, Kamis (17/6/2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar/am.

Pimpinan KPK juga berupaya memperjuangkan nasib 75 pegawai yang akhirnya menjadi 51 orang.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan isu mengenai adanya pegawai yang diduga terlibat taliban sempat tergiang atau didengar oleh pimpinan namun tidak memiliki data langsung siapa saja orangnya.

"Sejak kami seleksi pimpinan sampai masuk memang isu itu tergiang di telinga kami," kata Nurul Ghufron di Jakarta, Kamis.

Ghufron membenarkan dirinya juga ditanyai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai isu taliban di internal lembaga antirasuah tersebut.

Selain itu, Ghufron juga ditanya perihal apakah tes wawasan kebangsaan sengaja menyasar orang-orang tertentu, terutama 75 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan bahwa semuanya berjalan objektif. Bahkan, pimpinan KPK juga berupaya memperjuangkan nasib 75 pegawai yang akhirnya menjadi 51 orang dengan berbasis indikator kriteria bukan nama-nama.

"Jadi, perjuangannya untuk me-review indikator yang digunakan bahwa menurut kami itu tidak layak," katanya.

Ia menyebutkan dari tiga klaster, yakni hijau sebanyak tujuh indikator, kuning enam, dan merah sembilan. Apa yang diperjuangkan membuahkan hasil dengan dicabutnya tujuh indikator hijau, enam indikator kuning, dan satu pada indikator merah.

"Hanya tersisa delapan kriteria yang di klaster merah," ujarnya.

Kedatangan Ghufron ke Komnas HAM sekaligus mewakili pimpinan lembaga antirasuah tersebut untuk memberikan penjelasan perihal tes wawasan kebangsaan yang diadukan oleh Novel Baswedan beserta pegawai KPK lainnya.

Baca juga: Pimpinan KPK tegaskan tidak mangkir dari panggilan Komnas HAM

Baca juga: KPK jamin transparan soal TWK selama menjadi wewenang lembaga

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ombudsman temukan malaadministrasi alih status pegawai KPK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar