"Kita mengupayakan berbagai alternatif. Kalau itu tidak ada resiko, kita akan cenderung mengurangi anggaran kementerian/lembaga terutama anggaran rutin," kata Menkeu, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan, berbagai langkah alternatif dimaksud, antara lain menyakinkan adanya gas atau batu bara sebagai pengganti BBM, proyek tambahan pembangkit listrik bertambah, perbaikan administrasi, dan penyusutan atau kehilangan dapat terkendali.
Menurut dia, jika berbagai langkah alternatif itu tidak memuaskan sementara TDL tidak naik, maka akan ada resiko fiskal berupa meningkatnya defisit dan kemungkinan menambah jumlah utang.
"Kita akan meyakinkan DPR bahwa perlu ada penyesuaian TDL atau kita harus sepakat dengan upaya penghematan dan energi mix input itu dapat kredibel dan terwujud," katanya.
Menurut dia, usulan kenaikan TDL sebesar 15 persen pada 2011 itu sejalan dengan keinginan pengelolaan anggaran yang sehat di mana defisitnya terkendali dan sebagian besar anggaran untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan, alokasi anggaran untuk subsidi dan pembayaran utang mencapai 30 persen dari total anggaran sehingga perlu ditekan.
"Dalam empat tahun ke depan, kita berencana keluar dari masalah energi listrik, lima tahun dari masalah energi BBM," katanya.
Ia menyebutkan, untuk keluar dari itu, maka TDL dinaikkan 15 persen dalam empat tahun secara teruss-menurus, kemudian tidak tergantung lagi kepada pembiayaan karena TDL itu diatur pemerintah.
"Kalau ada alternatif, kita tidak perlu menaikkan TDL itu. Kalau kita punya sumber gas untuk PLN tidak perlu, demikian juga dengan efisiensi sistem kerja PLN sehingg losses dan penyusutan bisa ditanggulangi, bisa membangun energi terbarukan seperti geothermal, hydro power, maka itu dapat mengurangi subsidi," katanya.
Menurut Menkeu, akan cukup berbahaya jika anggaran subsidi tidak dinaikkan, terutama yang terkait dengan pembiayaan PNPM, bantuan beras miskin, dan lainnya.
(T.A039/A027/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
