"Kami menemukan fakta ini ketika saya sebagai Ketua Panja MDGs dan anggota Komisi I DPR melakukan kerja ke daerah. Ternyata gubernur saja tidak tahu apa itu MDGs. Jadi ada gap, `lacking of information`. Mereka sama sekali tidak tahu," kata Nurhayati kepada ANTARA di Markas Besar PBB, New York, baru-baru ini.
Karena itu, ia mengharapkan, Panja yang dibentuk DPR dapat membantu kesadaran menyangkut program MDGs.
"Parlemen kan punya kunjungan kerja ke daerah-daerah pemilihan, supaya juga menyosialisasikan (MDGs). Yang kita harapkan, setiap anggota DPR paham dan mencek ke konstituennya tentang pencapaian MDGs ini. Misalnya, apakah kemiskinan benar-benar menurun," kata Nurhayati.
Secara umum, proses pencapaian MDGs di Indonesia dinilainya berada pada jalurnya.
"Memang yang sulit itu sasaran 4, 5, dan 6. Tapi kan semua itu bisa diatasi asal terintegrasi, informasinya sampai ke bawah. Lima tahun ini menuju 2015 kita harus benar-benar bekerja keras bersama-sama," kata Nurhayati.
Tiga sasaran yang dimaksud Nurhayati masih sulit dicapai tersebut adalah menurunkan angka kematian ibu, HIV/AIDS serta penyediaan akses air bersih.
Ajakan untuk bekerja lebih keras secara bersama-sama untuk mencapai delapan sasaran pembangunan milenium pada 2015 juga dilontarkan oleh Utusan Khusus Presiden bidang MDGs Nila F. Moeloek dalam perbincangannya dengan ANTARA di sela-sela KTT MDGs Majelis Umum PBB.
Ia mengingatkan, menurut angka yang dikeluarkan oleh Bappenas, tiga dari delapan sasaran MDG`s yang memang belum mencapai target, yaitu penurunan angka kematian ibu, masalah HIV/AIDS dan akses air bersih.
"Ini memerlukan kerja sama, upaya yang keras. MDGs ini juga harus ada peran pemerintah, peran masyarakat, kaum profesional, pengusaha, dan lain-lain," ujarnya.
Indonesia, sebagai salah satu dari beberapa negara yang parlemennya memiliki komite khusus tentang MDG`s, akan terus mengawal proses pencapaian delapan target pembangunan milenium (MDGs) yang harus dicapai pada tahun 2015 nanti.
"Kita laporkan bahwa parlemen Indonesia `stands up for MDGs`," kata Nurhayati.
Komitmen DPR RI untuk mengawal pencapaian MDGs itu dinyatakan Nurhayati dalam sidang Inter Parliament Union (IPU) dan UN Millenium Campaign, di sela-sela rangkaian KTT MDGs Majelis Umum PBB pada 20-22 September lalu.
Dengan kapasitasnya sebagai Wakil Presiden IPU, Nurhayati bersama Sekjen IPU hadir pada sidang IPU berikutnya yang berlangsung Rabu (23/9).
Dalam sidang IPU tersebut, Nurhayati memberikan penjelasan kepada parlemen-parlemen dari negara lain tentang terbentuknya Panja MDGs serta peranannya dalam mendorong proses yang lebih aktif bagi pencapaian MDGs.
Hingga kini hanya sedikit negara yang parlemennya memiliki komite khusus tentang MDGs, yaitu Indonesia, India, Nigeria, Kenya, Afrika Selatan, Mozambik serta satu negara donor, Italia.
"Tidak semua negara parlemennya `aware` bahwa ada MDGs. Ada juga peserta (anggota parlemen negara lain) yang mengatakan tidak perlu Panja, atau tidak suka MDGs karena seolah-olah datangnya dari Barat dan tidak perlu diterapkan di negara mereka," ungkap Nurhayati.
"Kalau di Indonesia kan jelas. MDGs ini kan sebetulnya amanah konstitusi, yaitu pengentasan kemiskinan, persamaan gender, dan lain-lain. Jadi kita, parlemen, juga harus mendukung," tambahnya.
MDGs merupakan kesepakatan dunia untuk menanggulangi atau mengurangi kemiskinan, kelaparan, kematian ibu dan anak, penyakit, buta aksara, diskriminasi perempuan, penurunan kualitas lingkungan hidup serta kurangnya kerjasama dunia bagi pembangunan.
(M016/A041)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
