Bappenas : "Voluntary national review" 2021 gunakan prinsip inklusif

Bappenas : "Voluntary national review" 2021 gunakan prinsip inklusif

Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Gubernur Maluku Murad Ismail, saat berkunjung ke Kota Tual, Maluku, Jumat (17/6) (HO/Humas Maluku)

Jakarta (ANTARA) - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa penyusunan Voluntary National Review (VNR) 2021 melaksanakan prinsip inklusif.

“Penyusunan VNR dilaksanakan dengan senantiasa menerapkan prinsip inklusif dengan tanpa meninggalkan siapapun atau no one left behind,” kata Menteri Suharso dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Reviu (LHR) BPK atas dokumen VNR SDGs tahun 2021 secara daring, Rabu.

Dalam penyusunan VNR 2021, lanjutnya, pemerintah melibatkan empat platform Sustainable Development Goals (SDGs) dalam rapat koordinasi tingkat pokja dan subpokja. Pemerintah juga terbuka terhadap penyampaian good practices oleh seluruh pemangku kepentingan, serta melakukan konsultasi publik untuk penyampaian masukan pada draf VNR 2021.

Baca juga: Bappenas dorong peningkatan kualitas administrasi kependudukan

Proses penyusun VNR yang inklusif juga memperhatikan hasil survei pada penyusunan Voluntary Subnational Review (VSR) yang dilakukan oleh SDGs Network ITB didukung oleh UCLG ASPAC.

Menteri Suharso mengatakan VNR 2021 Indonesia bertemakan suistanable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic for the achievement of the 2030 agenda dengan sembilan tujuan.

“Dilaporkan secara komprehensif yang didasarkan oleh indikator metadata SDGs Indonesia edisi dua. Sumber data dari BPS, kementerian/lembaga dan studi hasil terhadap dampak pandemi,” jelas Suharso.

Baca juga: Kepala Bappenas inginkan Maluku miliki pasar ikan internasional

Pembentukan framework 2021 tersebut dibentuk melalui reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan pemulihan industri pariwisata dan investasi menuju ekonomi hijau serta sistem ketahanan bencana.

Indonesia telah menyampaikan laporan VNR 2021 tepat waktu kepada PBB pada 11 Juni 2021 dan telah diunggah di laman resmi PBB.

Lebih lanjut Suharso menyampaikan bahwa hasil reviu terhadap VNR yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan RI menunjukkan bahwa pemerintah telah menjaga kesinambungan dan keselarasan pengungkapan informasi dan analisa sesuai dengan VNR 2017 dan 2019 serta Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition.

“Pembahasan dalam reviu meningkatkan kesepahaman kerangka perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan SDGs dalam RPJMN dan RKP,” ujarnya.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar