Presiden: Kebijakan harus cepat-tepat pada kondisi "extraordinary"

Presiden: Kebijakan harus cepat-tepat pada kondisi "extraordinary"

Presiden Joko Widodo dalam Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2020, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020, serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/6/2021). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan setiap kebijakan harus diambil secara cepat dan tepat, karena bangsa saat ini masih menghadapi situasi ekstra luar biasa (extraordinary) di tengah pandemi COVID-19.

“Saya ingin ingatkan kepada kita semua, bahwa pandemi belum berakhir. Kita harus waspada, dan situasi yang kita hadapi masih dalam situasi extraordinary yang harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh kita semua,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Baca juga: Presiden Jokowi: WTP tercapai di tengah tahun yang berat

Presiden menyampaikan hal tersebut dalam Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2020, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020, serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2020 dari BPK.

Presiden menjelaskan frekuensi yang sama harus dimiliki oleh setiap lembaga negara, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Respons setiap lembaga negara untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini pun harus cepat dan tepat agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

Menurut Presiden, sejak pandemi COVID-19 muncul di 2020, pemerintah sudah menerapkan langkah ekstra luar biasa, di antaranya dengan perubahan fokus dan alokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintah untuk menangani masalah kesehatan dan ekonomi.

“(Pemerintah) memberikan ruang relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas tiga persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) selama 3 tahun. Pelebaran defisit mesti dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara semakin meningkat untuk menangani kesehatan dan ekonomi pada saat pendapatan negara mengalami penurunan,” kata dia.

Baca juga: Presiden: Pemerintah perhatikan rekomendasi BPK soal pembiayaan APBN

Berbagai lembaga negara juga melakukan langkah luar biasa, seperti kebijakan pembagian beban (sharing the pain) antara pemerintah pusat dan Bank Indonesia dalam memulihkan perekonomian.

“Dengan berbagai respons kebijakan tersebut, Alhamdulillah kita mampu menangani peningkatan belanja kesehatan, dan sekaligus melindungi ekonomi Indonesia dari berbagai tekanan,” jelasnya.

Dengan beberapa kebijakan ekstra luar biasa itu, kata Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dalam beberapa kuartal terakhir, meskipun masih dalam zona kontraksi.

Di kuartal II-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot hingga minus 5,32 persen secara tahunan (year on year/YoY). Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik di kuartal III-2020, kuartal IV-2020, hingga kuartal I-2021.

“Ekonomi Indonesia tumbuh membaik sampai kuartal I kita berada di minus 0,74 persen,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Presiden minta pimpinan daerah pertajam PPKM mikro

Baca juga: Presiden terima masukan "lockdown" tapi PPKM mikro paling tepat


Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pelajar divaksin dosis satu, Presiden izinkan PTM sesuai level PPKM

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar