"Belasan tahun lalu zakat profesi pernah dilaksanakan di Sintang dan ketika itu dana yang terhimpun sangat besar untuk membantu lebih banyak kaum dhuafa," kata dia di Sintang, Jumat.
Ia mengatakan sebagai bentuk komitmen Bazda Sintang dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan, zakat profesi akan diaktifkan kembali.
"Kami juga akan berupaya lebih serius menghimpun zakat dari masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, Badza yang merupakan wadah penghimpun dan pengelola dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat tentunya tak luput dari kendala diantaranya pemahaman masyarakat yang masih menggunakan pola tradisional dalam hal penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.
"Padahal bila penyaluran dana tersebut dilakukan melalui lembaga yang khusus menangani masalah zakat, infak dan sedekah maka manfaatnya akan lebih besar lagi," jelasnya.
Disisi lain, kata dia, masyarakat juga bisa berperan untuk memastikan bahwa dana yang sudah terkumpul tersebut bisa tersalurkan sesuai sasaran dan peruntukan.
"Artinya masyarakat punya peran untuk ikut mengawasi penyaluran," kata dia.
Persoalan lain, selain kultur masyarakat menurutnya adalah masih minimnya sosialisasi Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang zakat yang revisinya saat ini menuai masalah di DPR RI.
"Kita prihatin juga di Sintang ini, undang-undang itu kan usianya sudah 11 tahun lebih, kok masih saja disebut sosialisasi. Seharusnya bukan lagi zamannya untuk disosialisasikan tetapi sudah pada tataran pelaksanaan dan bila perlu evaluasi," jelasnya.
Terkait soal revisi yang mengarah pada meniadakan peran pemerintah, ia mengatakan hal itu tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini.
"Apalagi dalam pengumpulan zakat maka negaralah yang mestinya memiliki peran yang lebih dominan apalagi dalam kaitan tanggungjawab mendistribusikan kesejahteraan secara merata di masyarakat," imbuhnya.
(ANT/S016)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
