Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam audiensi yang dilakukan secara virtual di Situation Room Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis mengatakan KSP akan membantu Kabupaten Tambrauw dengan berbagai lembaga dan kementerian yang terkait untuk meningkatkan pembangunan di daerah tersebut.
Baca juga: KSP kawal stimulus untuk petani di masa pandemi
“KSP akan mengingatkan lembaga dan kementerian yang lain untuk hal ini. Kemudian untuk pembangunan SDM melalui pendidikan, tolong disiapkan sebaik mungkin agar anak-anak Papua juga bisa kompetitif. Jangan sampai ada orang lain yang kelak mengisi posisi penting di Papua,” ujar Moeldoko.
Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Ekonomi Panutan Sulendrakusuma mengatakan ekonomi akan tumbuh apabila SDM memang siap.
Ia menjelaskan, dari program yang ditawarkan dalam audiensi, tampak perlu adanya fokus ke pembangunan SDM.
Baca juga: Ungkit ekonomi, KSP pastikan program perumahan rakyat dikebut
“Salah satu yang perlu adalah mengembangkan pendidikan keterampilan. Misalnya ada BLK (Balai Latihan Kerja) yang berdasarkan komunitas dengan basis dari kebutuhan masyarakat setempat,” jelas Panutan.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Tambrauw Gabriel Asem mengatakan pembangunan di wilayahnya tidak seperti pembangunan kota pada umumnya. Hal itu dikarenakan kabupaten ini merupakan wilayah pemekaran dan masih baru, dimana akses belum optimal.
“Ada beberapa masalah dan kendala yang kami petakan, yaitu isolasi antar wilayah, perumahan belum memadai, produksi belum optimal, jaringan listrik, hak ulayat tanah adat, keterbatasan APBD, dan ibukota kabupaten yang masuk dalam kawasan hutan lindung,” jelas Gabriel.
Baca juga: KSP: Pembangunan IKN cara revolusioner presiden wujudkan pemerataan
Dalam audiensi tersebut, Gabriel juga memaparkan beberapa data Kabupaten Tambrauw, diantaranya tingkat kemiskinan 36,67 persen dari target 30 persen, PDB per kapita Rp9 juta dari target Rp10,5 juta, gini ratio 0.365 dari target 0.355, dan tingkat pengangguran 1,17 persen dari target 1,15 persen.
Kabupaten Tambrauw merupakan salah satu fokus penetapan daerah tertinggal 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020.
Sementara berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, kriteria daerah tertinggal ditentukan berdasarkan perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah tertentu.
Dalam matriks pembangunan RKP 2021, Proyek Prioritas Pembangunan Wilayah Adat Papua (Domberay) bertujuan untuk meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, salah satunya Kabupaten Tambrauw.
Instansi yang mempunyai program pembangunan berada di Kemendes PDTT, Kemen KUKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kemenkes, Kemendikbud, Kemkominfo Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2021
