"Kami secara tegas menolak program outlet atau ATM kondom di Babel, karena jika ini dilaksanakan akan menimbulkan persepsi lain yang justru mengarah pada pelegalan lokalisasi dan seks bebas," kata Ketua Harian HTI Babel, Sofyan Rudianto seusai audiensi dengan pengurus Komisi Penanggulangan Aids (KPA) di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menambahkan, jika program ini dijalankan efeknya akan meluas kepada remaja dan masyarakat, karena akses mendapatkan kondom ini mudah dan memungkinkan terjadinya seks bebas di kalangan remaja.
"Butuh solusi yang komprehensif dan ketegasan pemerintah untuk menutup lokalisasi, dan harus ada Undang-Undang atau hukum yang mengatur seks bebas yang selama ini kami melihat pemerintah tidak tegas untuk menutup lokalisasi," ujarnya.
Menurut dia, HTI akan membicarakan masalah ini lebih lanjut kepada pemerintah dan aparat kepolisian untuk sanksi dan mendesak pemerintah Kota Pangkalpinang untuk merevisi Perda nomor 02 tahun 1962 yang menyatakan kota Pangkalpinang bebas prostitusi.
"HTI menawarkan kepada KPA untuk bersama menanggulangi penyebaran HIV /AIDS
dengan membantu KPA untuk sosialisasi maupun pemberantasan di Babel, agar tidak menyebar luas kepada masyarakat," katanya.
Sekretaris KPA Babel, Sahirman Jumli menegaskan KPA tidak akan mengimplementasikan program pemerintah pusat untuk membuka outlet atau ATM kondom di daerah itu.
"Untuk Babel tidak ada program outlet atau ATM kondom, karena tidak sesuai dengan agama dan dampaknya akan meluas," tegasnya.
Ia menambahkan, kondom yang dimaksud KPA bukan untuk outlet namun hanya untuk sosialisasi kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) maupun pelanggan, agar tidak tertular virus HIV/AIDS.
"Kami hanya melakukan sosialisasi dampak dari seks bebas itu akan terkena penyakit HIV/ AIDS, untuk mencegah keburukan yang lebih besar kita sosialisasikan menggunakan kondom jika berhubungan intim," katanya.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
