"Pemilik perusahaan itu telah menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai bagian dari niatnya untuk menanam modal di sektor perikanan di Indonesia," kata Pitono yang didampingi Wakil Dubes Syamsuddin Sidabutar dan Councellor I Nyoman Gurnitha dalam wawancara dengan ANTARA di Hanoi, Minggu.
Menurut dia, mereka tertarik untuk menanam modal menyusul pertemuan baru-baru ini antara pengusaha Vietnam dan delegasi Indonesia yang terdiri atas pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan pihak KBRI di Ho Chi Minh City, Vietnam Selatan.
Keberadaan perusahaan seperti itu dinilainya dapat ikut mengatasi masalah pencurian ikan oleh para nelayan Vietnam di wilayah perairan Indonesia, tambah Pitono yang menunjuk sebuah peta tempat yang menjadi pangkalan kapal-kapal ikan Vietnam dan beroperasi mencari ikan ke wilayah Indonesia.
Dia mengatakan tingkat konsumsi ikan per kapita di Vietnam relatif tinggi dan penangkapan ikan di wilayahnya sudah berlebih.
Angkatan Laut RI dan petugas dari instansi terkait beberapa kali menangkap kapal ikan dari Vietnam dan awaknya karena kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia.
Para kapten kapal diproses sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia dan awaknya dideportasi dengan menggunakan satu kapal mereka dan kapal-kapal lainnya ditahan.
Para nelayan itu bekerja dengan menggunakan kapal milik warga Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong atau Thailand.
"Pemerintah Vietnam memberikan perhatian atas masalah ini dan dengan santun menyampaikan nota diplomatik berisi permohonan agar para nelayan tradisional yang ditahan itu diperlakukan secara manusiawi," kata Pitono, mantan Konjen RI di Osaka.
Pemerintah RI, menurut dia, menanggapinya dengan mengambil langkah-langkah yang arif dan berharap tak terulang kembali.
Lebih jauh Dubes Pitono mengatakan bahwa Indonesia harus realistis dan jangan terlalu berharap penanaman modal dari Vietnam karena kedua negara sesama anggota ASEAN ini juga bersaing menarik investasi dari negara-negara lain.
Berdasarkan hasil kajian KBRI Hanoi, katanya, Vietnam memberikan perhatian lebih banyak pada pasar tradisional dan juga tetangganya yakni Laos, Kamboja, Myanmar dan China.
"Hanya dalam soal minyak Vietnam bekerja sama dengan negara-negara di luar kawasan itu," ujar Pitono yang telah bertugas di Hanoi selama tiga tahun.
Walau demikian, ia mengharapkan hubungan dan kerja sama bilateral khususnya di bidang perdagangan dan investasi pada masa mendatang meningkat.
Volume perdagangan
Data yang dikeluarkan KBRI Hanoi menunjukkan volume perdagangan kedua negara pada 2007-2009 mencapai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat, dengan Indonesia mengalami surplus senilai 1,7 miliar dolar.
Indonesia mengekspor produk ke Vietnam yang berpenduduk 86 juta antara lain alat-alaat elektronik, suku cadang, bahan kimia, besi, pakaian jadi, minyak pelumas, komponen komputer dan farmasi. Impor Indonesia antara lain produk pertanian, karet, sayur-mayur, teh dan kopi.
Angka volume perdagangan tersebut tak menecerminkan potensi kedua negara ini yang akan merayakan hubungan diplomatik 55 tahun Desember 2010. Volume perdagangan Malaysia bisa mencapai 5 miliar dolar AS dan China (15 miliar dolar). Taiwan, Singapura dan Thailand juga melihat peluang-peluang bisnis di Vietnam.
Menyimak perkembangan perekonomian di Vietnam, Pitono mengajak para pengusaha di Tanah Air untuk memasuki pasar negara ini.
"Delapan puluh pengusaha Vietnam dengan agresif pernah datang ke Indonesia baru-baru ini untuk berbisnis tapi pengusaha kita belum melihat ini suatu peluang. Pengusaha kita masih berpikir mendapat untung seketika," katanya.
Dia menilai Taiwan berhasil memanfaatkan peluang bisnis di Vietnam karena melakukan survei pasar dan memperhatikan keinginan konsumen.
"Saya siap bantu biayai konsultan untuk melakukan hal itu sehingga pengusaha kita punya landasan untuk masuk pasar Vietnam yang orang kaya barunya bertambah banyak," katanya.
Sejauh ini beberapa perusahaan Indonesia telah menanamkan modalnya di Vietnam baik langsung maupun lewat pihak ketiga, tapi ada yang menempatkan diri bukan perusahaan RI.
"Saya kecewa dengan perusahaan seperti itu padahal kekayaannya didapat dari dalam negeri kita," demikian Dubes Pitono. (M016/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
