Penilaian itu, disampaikan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada acara diseminasi dan tsunami yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, di Auditorium gubernuran, Padang, Selasa.
Kesempatan itu, juga tampil ahli Seismik dan Geofisika, Wahyu Triyoso dan ahli tsunami dari Fakultas Kebumian ITB, Hamzah Latief dan Ahli geologi teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Danny Hilman Natawijaya.
Andi mengatakan, Sumbar merupakan satu dari tujuh provinsi yang menurut hasil penelitian para ahli masih perlu prioritas mitigasi bencana gempa dan tsunami karena kerentanan cukup tinggi.
Justru itu, staf khusus Presiden SBY bidang Bencana dan Bantuan Sosial menyarankan agar melakukan cek/pemeriksaan terhadap kekuatan sarana publik, seperti rumah sakit dan kantor pemerintahan.
Selain itu, sarana dan prasarana PLN, informasi teknologi (IT), kesiapan aparat kepolisian dan TNI yang merupakan garda terdepan dalam setiap tindakan darurat kebencanaan.
"Mohon maaf, polisi dan TNI selama ini, mulai dari bencana di Aceh sampai Wasior Papua selalu berada di garda terdepan pada masa tanggap darurat, baru disusul pihak lainnya. Kita berharap saat bencana polisi dan TNI tidak ikut lumpuh," katanya.
Selain itu, menurut Andi, hal yang tidak bisa diabaikan kesiapan bandara udara, sehingga saat terjadi bencana tidak menjadi kendala dalam pendistribusian berbagai bantuan dari pusat.
Pengalaman di Wasior, sebut Andi, setelah bencana terjadi bandaranya tidak bisa berfungsi sehingga dengan medan wilayahnya, menyulitkan dalam pendistribusian bantuan.
Justru itu, perlunya diperhatikan Bandara Intenasional Minangkabau (BIM) Padang, yang cukup bagus saat ini sehingga bila terjadi bencana dengan skenario kekuatan 8,9 Skala Richter (SR) tidak mengalami gangguan atau kerusakan.
"Kita akan sampai kepada Presiden, berbagai harapan dan permintaan yang berkembang dalam forum tersebut. Pak Presiden juga terinspirasi dengan banyak pelatihan dan kegiatan kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan di Sumbar," katanya.
Kesempatan itu, staf khusus Presiden RI, juga mengingatkan daerah-daerah yang belum membentuk BPBD harus dilaksanakan karena merupakan amanat Undang-undang 24 tahun 2007.
Kepala BPBD Sumbar, Harmensyah menyampaikan kepada staf khusus Presiden RI bidang Bencana dan Bantuan Sosial, agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Sumbar.
Terkait, daerah ini memiliki kerawanan tinggi akan ancaman bencana gempa dan tsunami, sehingga butuh dukungan sarana dan prasarana sebagai dalam menghadapi bencana.
Meskipun, sarana dan prasana untuk kesiapsiagaan memang sudah mulai tersedia, tentunya belum memadai dan termasuk ketersediaan pendanaan dalam melaksanakan berbagai kegiatan mitigasi.
Apalagi, katanya, dengan adanya skenario potensi gempa dengan magnitut 8,9 SR, tentu kesiapsiagaan harus dilakukan melalui mitigasi bencana terhadap berbagai pihak.(*)
(T.KR-SA/S006/r009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
