Firli resmi buka diklat bela negara-wawasan kebangsaan 18 pegawai KPK

Firli resmi buka diklat bela negara-wawasan kebangsaan 18 pegawai KPK

Ketua KPK, Firli Bahuri (tengah), saat membuka diklat bela negara dan wawasan kebangsaan bagi 18 pegawai KPK di kampus Universitas Pertahanan, di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (22/7/2021). ANTARA/HO-Humas KPK

... ini jadi hari besar dengan jiwa ksatria...
Jakarta (ANTARA) - Ketua KPK, Firli Bahuri, resmi membuka diklat bela negara dan wawasan kebangsaan bagi 18 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Universitas Pertahanan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kamis.

Diklat dimulai pada 22 Juli sampai dengan 30 Agustus 2021 di Kampus Universitas Pertahanan.

"Hari ini, saya membuka secara resmi pendidikan dan latihan bela negara serta wawasan kebangsaan di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat," ucap dia, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Firli lepas 18 pegawai ikuti diklat bela negara-wawasan kebangsaan

Ia mengapresiasi pegawai yang bersedia mengikuti diklat itu. "Hari ini jadi hari besar dengan jiwa ksatria dimana insan pegawai KPK bersedia mengabdi, cinta dan setia untuk negara sesuai cita-cita yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar," katanya.

Bersamaan dengan pembukaan diklat tersebut, dia bertemu dengan Rektor Universitas Pertahanan, Laksamana Madya TNI Dr Amarulla Octavian, membahas kemungkinan kerja sama pendidikan untuk pegawai KPK di jenjang pasca sarjana.

Selain itu, setelah membuka acara diklat, Bahuri juga bertemu dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar. Ia mengatakan KPK dan BNPT segera merampungkan nota kesepahaman/MoU terkait edukasi masyarakat, khususnya pendidikan karakter untuk mencegah radikalisme, terorisme, korupsi, dan budaya antikorupsi.

Baca juga: 18 pegawai KPK bersedia ikuti diklat bela negara-wawasan kebangsaan

Turut mendampingi Bahuri, yakni Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H Harefa, Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dan Direktur Diklat Antikorupsi KPK, Dian Novianti.

Diketahui, 24 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara..

Sebelumnya, Harefa mengatakan dari 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat, tercatat 18 pegawai telah bersedia dengan menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti diklat tersebut.

Baca juga: KPK kerja sama dengan LAN-Kemenhan gelar diklat ASN dan bela negara

Dari 18 pegawai yang bersedia mengikuti diklat, 16 pegawai akan mengikutinya secara langsung. Sedangkan dua pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri akibat terpapar Covid-19 akan mengikutinya secara daring.

Adapun materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung.

Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan (empat konsensus dasar negara), Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, kepemimpinan berwawasan bela negara serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konflik sosial.

Baca juga: KPK-Kemenhan gelar diklat bela negara-wawasan kebangsaan pegawai KPK

Studi inti, yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Sedangkan studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK) serta bimbingan dan pengasuhan.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Azis Syamsuddin didakwa suap Rp3,6 M kepada penyidik KPK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar