DPP IMM apresiasi perpanjangan masa PPKM

DPP IMM apresiasi perpanjangan masa PPKM

Personel Polresta Bogor Kota dan Dishub Kota Bogor mengatur arus lalu lintas saat pemberlakuan kebijakan ganjil genap di Simpang Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/7/2021). Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor kembali memberlakukan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan roda dua dan empat pada tanggal 23 hingga 25 Juli 2021 dalam rangka penerapan PPKM. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/hp.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ketua Umum DPP IMM Najih Prastiyo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat, menyatakan keselamatan masyarakat merupakan hal yang utama dalam menghadapi krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

Najih Prastiyo mengatakan langkah yang diambil oleh DPP IMM senada dengan sikap yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah untuk mendukung perpanjangan masa PPKM.

Menurutnya, hal itu merupakan ikhtiar yang bisa dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di masyarakat. Namun yang perlu menjadi catatan bersama menurut dia soal efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 3T di masyarakat yang perlu untuk dievaluasi.

“Saya berharap kebijakan ini diikuti dengan efektif dan efisiennya pelaksanaan 3T di masyarakat," kata Najih.

Baca juga: Kalsel melarang TKA masuk meski bukan PPKM Level IV
Baca juga: Wagub DKI ajak warga Jakarta sukseskan PPKM
Baca juga: Hari ke-3 PPKM Level 4, petugas jaga ketat pos di Mampang Prapatan


Najih menyebutkan pandemi COVID-19 yang terjadi kemungkinan masih akan berlangsung cukup lama, sehingga peran serta partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap lama masa pemulihan COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu menurutnya penerapan protokol kesehatan perlu selalu diterapkan tanpa terkecuali.

“Perlu upaya bersama-sama, partisipasi dari semua pihak untuk sadar dan menerapkan protokol kesehatan dengan 5M secara ketat. Itu yang menentukan apakah kita akan melewati pandemi ini dengan cepat, atau justru semakin lama karena perilaku kita sendiri," ucap Najih.

Najih juga menyoroti pemerintah terkait penggunaan istilah PPKM, yang menurut dia perlu konsistensi sehingga tidak membuat masyarakat kebingungan.

Selain itu, rantai komando penanggulangan COVID-19 juga ini dianggap perlu diperbaiki dan kebijakan juga tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaan program penanggulangan COVID-19 di Indonesia.

Najih juga mengajak segenap masyarakat untuk mengakhiri segala polemik maupun kontroversi terutama yang berkaitan dengan informasi tentang COVID-19. Menurut Najih hal yang paling penting saat ini adalah melindung diri dan keluarga dengan di rumah saja, agar tidak terkena COVID-19.

“Bahwa COVID-19 benar adanya dan telah menelan banyak korban jiwa di Indonesia. Sedikit tindakan dari kita dengan menahan diri dan tetap di rumah saja, dapat melindungi orang-orang terdekat untuk tidak terinfeksi dan menurunkan potensi penularan virus COVID-19 di lingkungan sekitar," ujar Najih.

Pemerintah resmi memperpanjang masa PPKM Jawa-Bali hingga 25 Juli 2021 setelah berakhirnya masa PPKM Darurat yang diberlakukan pada tanggal 3-20 Juli 2021.

Dalam aturan perpanjangan masa PPKM yang telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, dilakukan sejumlah pelonggaran di beberapa sektor, yang awalnya aktivitas masyarakat hanya dibatasi pada sektor esensial dan kritikal saja.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diduga langgar PPKM, Wali Kota Malang minta maaf

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar