Aksi demo tersebut digelar di depan kampus Universitas Udayana dan bergerak ke perempatan Jalan PB Sudirman - Dewi Sartika dan Jalan Raya Puputan, Denpasar.
Koordinator lapangan aksi demo, Abdul Aris mengatakan, pemerintahan SBY-Boedhiono perlu pembenahan dan peningkatan di semua bidang, antara lain kesejahteraan untuk masyarakat, masalah hak asasi manusia, pembangunan infrastuktur, ekonomi, hukum dan politik.
"Presiden SBY harus menuntaskan masalah-masalah yang tengah terjadi di masyarakat, karena jika proses penuntasan masalah hanya setengah-setengah maka citra bangsa Indonesia akan turun di mata dunia," katanya.
Misalnya masalah ekonomi, dengan pemberlakukan perdagangan bebas di kawasan ASEAN, padahal rakyat Indonesia masih sulit bersaing dengan produk-produk impor.
"Semestinya pemerintah sejak perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani, sudah menyosialisasikan isi dari perjanjian tersebut kepada masyarakat. Hal itu menghindari terjadinya kelabakan di bidang ekonomi seperti sekarang," katanya.
Akibatnya, lanjut dia, begitu perdagangan bebas diberlakukan mengakibatkan masyarakat menjadi khawatir dan panik, karena produksinya kesulitan untuk bersaing.
"Coba kita lihat produk impor dari China misalnya, menjual produksinya di Indonesia bisa dengan harga murah. Sedangkan kalau produk-produk kita saat ini belum bisa bersaing dari segi harga," ucap Aris yang disambut yel-yel.
Demonstran mengharapkan pemerintah mengkaji ulang perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) karena menurut mereka mematikan daya saing usaha dalam negeri.
(I020/M026)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
