"Walhi menilai, setiap tahun kerugian akibat banjir di Indonesia mencapai Rp20,57 triliun atau setara dengan 2,94 persen APBN," kata Manajer Desk Bencana Eksekutif Nasional Walhi, Irhash Ahmady, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Irhash memaparkan, sejak awal Oktober 2009 sudah terjadi bencana banjir yang melanda lebih dari 80 kabupaten/kota di Indonesia.
Khusus untuk Jakarta, menurut dia, kerugian ekonomi akibat banjir yang melanda ibukota beberapa hari terakhir dinilai lebih besar dari kerugian akibat banjir tahun 2007.
Pada saat banjir melanda Jakarta tahun 2007, ujar Irhash, kerugian diperkirakan bisa mencapai Rp9 miliar.
Walhi menilai, sejak UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bencana dikeluarkan, pemerintah masih terlihat gamang dalam menjalankan amanat yang terdapat di dalamnya yaitu untuk meminimalisasi dampak bencana yang terjadi di Indonesia.
"Berbagai bencana yang terus terjadi hingga hari ini seakan mempertegas kondisi dan situasi pengelolaan bencana yang masih amburadul," katanya.
Melihat kondisi tersebut, Walhi mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menetapkan situasi Indonesia sebagai Darurat Bencana.
Walhi juga menghendaki agar pemerintah harus segera mengambil sejumlah langkah untuk keluar dari krisis ini, dengan menyiapsiagakan seluruh komponen pemerintah terkait.
Pemerintah juga diminta memberikan informasi yang valid kepada masyarakat sebagai bentuk preventif, agar ancaman terhadap keselamatan warga bisa dikurangi.
Walhi juga menyatakan agar dalam perencanaan pengelolaan pembangunan, perspektif pengurangan risiko bencana harus segera dimplementasikan dan dilakukan kajian serius terhadap ancaman dan kerentanan.
"Dalam konsep memang sudah menjadi wacana, tapi dalam praktiknya belum," kata Irhash.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
