"Lahan yang kita sediakan dan akan dibeli oleh PT Ruha berada di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak," kata Wali Kota Kupang, Daniel Adoe di Kupang, Kamis.
Dia mengatakan, di atas lahan tersebut, akan dijadikan sebagai `home base` PT Ruha untuk membangun pusat jaringan listrik tenaga surya dan akan melayani masyarakat miskin di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, untuk bisa menikmati listrik.
Diakuinya, masih banyak warga miskin di Kota Kupang yang belum menikmati listrik, karena terkendala biaya yang dinilai masih mahal.
Untuk itu, Pemerintah Kota Kupang, lanjut Adoe, menempuh langkah baru dengan menyediakan fasilitas listrik bertenaga surya yang bekerja sama dengan PT Ruha sebagai perusahaan yang berkompeten untuk mengerjakannya, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan layanan listrik yang lebih murah.
"Semua upaya akan terus dilakukan pemerintah untuk bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat termasuk segala layanan umum yang fital, agar masyarakat bisa lebih sejahtera," kata dia.
Dengan sistem energi listrik bertenaga surya, kata Adoe, masyarakat akan semakin hemat terhadap biaya rekening bulanan yang biasanya dialami jika menggunakan tenaga diesel milik PLN, sehingga kelebihannya bisa digunakan untuk berbagai hal lain yang lebih produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya.
Mekanisme pelaksanaannya, menurut Adoe listrik bertenaga surya itu akan dijual kepada PLN dan selanjutnya PLN menjualnya kepada setiap rumah tangga sebagai pelanggan dengan harga yang murah, karena sudah disubsidi dari Pemerintah Kota Kupang.
"Mekanisme itulah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang dan pihak PT Ruha untuk menjaga eksistensi PLN sebagai salah satu lembaga yang mengurus listrik," kata Adoe.
Terhadap semua rencana tersebut, menurut Adoe, PT Ruha selaku pihak yang akan mengerjakan semua sistem jaringan itu, sudah menyampaikan permohonan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan sudah mendapatkan persetujuan.
"Mudah-mudahan semua urusan yang berkaitan dengan administrasi di Kementerian ESDM segera selesai, sehingga aksi di lapangan bisa segera dimulai," kata dia. (ANT-086/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
