Menjelang pemungutan suara pada Minggu, partai-partai oposisi menuduh rezim yang didukung kelompok-kelompok politik melakukan "kecurangan" dan "mengancam" pemilih dalam proses pemilihan umum, yang sudah banyak dikritik sebagai sebuah pemilihan umum pura-pura yang akan melanggengkan jubah kekuasaan militer yang sedang berlangsung, sebagaimana dikutip dari AFP.
Ketakutan juga menguat dengan dugaan jika junta dengan sengaja memblokir akses untuk informasi, dengan terjadinya terhentinya layanan internet di seluruh penjuru Yangon pada Jumat.
Sejumlah pihak luar akan berada di sana untuk menjadi saksi ketika sekitar 29 juta pemilih sah memberikan suara mereka saat para pemantau pemilihan umum asing dan media internasional telah dilarang memasuki negara selama pemilihan umum.
Beberapa diplomat Eropa juga telah mengabaikan kunjungan ke tempat-tempat pemungutan suara, menolak undangan untuk bergabung dengan "tur yang diatur" pada hari pemilihan umum yang telah lebih dulu ditolak oleh Duta Besar Inggris Andrew Heyn .
Para perwakilan Inggris, Jerman, Prancis dan Italia di Yangon mengeluarkan pernyataan atas nama Uni Eropa, Jumat malam, mengatakan bahwa aturan-aturan dalam inspeksi dimaksudkan agar mereka tidak dapat berpartisipasi.
Beberapa hari sebelum pemilihan umum Partai dominan Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung junta Myanmar dituduh dengan ilegal melakukan pengumpulan suara awal, oleh Partai Demokrat (Myanmar) dan Angkatan Demokratik Nasional (NDF).
Ketua Partai Demokrat Thu Wai kepada AFP, Jumat, mengatakan bahwa partainya "sangat prihatin" dengan kisah-kisah mengenai para pemilih yang diintimidasi dan paksaan dari seluruh penjuru negeri.
"Kami telah belajar bahwa USDP bersama dengan pihak berkuasa mencoba mendapatkan suara terlebih dahulu dengan cara curang, menyuap atau mengancam orang," kata surat dari pihak Uni Komisi Pemilihan di ibukota Naypyidaw.
NDF telah membuat tuduhan serupa tetapi belum ke mengajukan keluhan mereka secara resmi.
Pakar Myanmar yang tinggal di Thailand Aung Naing Oo mengatakan USDP diperkirakan menang meskipun fakta bahwa partai itu dibenci.
"Mereka akan menempuh berbagai trik kotor," katanya.
USDP, dibentuk oleh para menteri yang pensiun dari militer pada bulan April, mendapatkan pendanaan dan jutaan anggota ketika bergabung dengan Uni Solidaritas dan Asosiasi Pembangunan-- sebuah organisasi kuat pro-junta.
Rezim yang berkuasa di Myanmar menikmati keuntungan besar menjelang pemilihan umum, yang mana seperempat kursi di parlemen baru diperuntukkan bagi militer, sementara partai oposisi telah mengalami sejumlah hambatan yang melumpuhkan.
Ikon demokrasi Aung San Suu Kyi, yang telah menjalani tahanan dalam 20 tahun terakhir, masih akan berada dalam tahanan rumah dan dipinggirkan dari pemilihan umum sementara itu partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi yang sekarang telah dibubarkan memboikot proses pemilihan umum.
Suu Kyi membawa partainya pada kemenangan dalam pemilihan umum 1990 namun kemenangannya tidak pernah diakui oleh para jenderal yang berkuasa.
Pengacara pemenang penghargaan Nobel Perdamaian itu, Nyan Win, Jumat, mengkonfirmasi bahwa anak laku-laki termuda Suu Kyi, Kim Aris, telah melakukan perjalanan ke Bangkok saat Suu Kyi menanti kemungkinan pembebasannya saat masa tahanannnya selesai hanya beberapa hari setelah pemilihan umum.
Banyak rakyat Myanmar, negara yang hampir sepertiga dari penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, memprioritaskan kebutuhan dasar atas politik, sementara kurangnya pilihan telah memicu kekecewaan dalam pemilihan umum.
Di sebagian besar konstituen, pemilihan umum itu merupakan pertandingan vis a vis antara USDP dan Partai Persatuan Nasional (NUP), pengganti partai diktator yang telah meninggal Ne Win,
Partai Program Sosialis Burma, pesaing terbesar kedua dalam pemilihan umum.
NUP juga mengeluhkan USDP, menurut laporan kelompok media di pengasingan, Mizzima News.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
